PEKANBARU - Kebijakan Satu Peta (KSP) sebetulnya sudah lama digesa di Indonesia, sesuai Perpres No 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan satu peta. Dengan begitu, hanya ada satu garis patok yang sah untuk digunakan banyak pihak, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih area/lahan yang kerap terjadi selama ini, salah satunya di Provinsi Riau.

Inilah yang dikupas dalam Lokakarya Jurnalistik Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta di Provinsi Riau, yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independent (AJI) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Sabtu (11/11/2017). Adapun intinya, tujuan KSP adalah untuk mendukung tata kelola lahan yang transparan, inklusif dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Sederet narasumber pun dipanggil pada diskusi ini, mulai dari Redaktur Utama Tempo Sunu Dyantoro, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Riau Purnama, Woro Supartina dari Eyes On The Forests (Koalisi LSM Walhi, Jikalahari, WWF), perwakilan dari Gapki Saut Sihombing, dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (Aman) Kampar Himyul Wahyudi, Ketua AJI Pekanbaru Firman Agus dan sejumlah media.

Untuk diketahui, banyak sengketa tenurial/SDA yang terjadi selama ini, terutama di Riau. Dengan adanya KSP nantinya, diharapkan dapat menyelesaikan konflik tersebut, sehingga pembangunan seluruh sektor bisa lebih efektif. Itu juga disinggung oleh Purnama dalam paparannya. Menurut dia, Riau sangat seksi jika dilirik menyoal KSP.

"Bicara KSP, bicara soal tata ruang. Begitu pentingnya itu sehingga dapat mengatasi polemik selama ini menyangkut tumpang tindih dan saling klaim kawasan, yang juga memicu sengketa tenurial (lahan) antara masyarakat lokal dengan perusahaan, misalnya. Apalagi saat ini Riau masih menunggu soal RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)," sebutnya.

Untuk diketahui, di Riau saat ini tengah disusun dua peta. Untuk wilayah darat seperti yang diketahui adalah RTRW, sedangkan untuk pesisir dan wilayah kelautan adalah RZWP3K (Rencana Zona Wilayah Pesisir, Pantai dan Kepulauan). "Untuk RZWP3K ini baru pada tahap penyusunan nota akademisnya," kata dia.

Dengan adanya itu, akan lebih jelas nantinya, mana kawasan lindung di perairan, area budidaya, batas negara dan sebagainya, untuk dijadikan satu rujukan peta yang diakui. "Sehingga dapat dimaksimalkan, misalnya mana kawasan yang akan dijadikan daerah produktif, mana budidaya, mana perikanan besar, skala kecil, skala besar dan sebagainya, termasuk sepadan pantai," yakinnya.

Dukungan serupa terkait percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) ini juga diutarakan oleh Woro Supartina, dari Eyes On The Forests. Menurut catatan pihak mereka (Walhi, Jikalahari, WWF), banyak sekali contoh sengketa antara masyarakat dengan perusahaan menyangkut lahan. Salah satu yang disinggungnya adalah masyarakat Desa Pungkat di Inhil dengan PT SAL pada medio 2014 lalu.

Bahkan sampai sekarang, prosesnya juga masih begulir, yang ditengahi oleh pemerintah Kabupaten Inhil. Belum lagi masalah-masalah di daerah lain di Riau, misalnya penggarapan besar-besaran di area Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang bisa dibilang 'luluh lantak' akibat ulah perambah yang tak bertanggung jawab.

Konflik-konflik serupa juga diamini oleh Himyul Wahyudi dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (Aman) Kampar, di mana dikatakannya, konflik terbesar adalah masyarakat dengan perusahaan. Muara dari serentetan kejadian tersebut, tak lain akibat belum adanya kepastian peta yang sama dan diakui secara teritori oleh seluruh pemangku kepentingan.

Maka jika berbicara menyangkut percepatan Kebijakan Satu Peta, tentulah menjadi upaya dalam memutus sengkarut masalah di Riau selama ini. Bahkan pula, memberi kepastian bagi pengusaha perkebunan, salah satunya dari sektor sawit yang jadi primadona di Provinsi Riau, di mana acap bersinggungan dengan masyarakat tempatan.

"Kita tentu mendukung hal ini, dan para pengusaha (Sawit, red) juga akan komitmen menjalankannya, karena dengan adanya KSP akan membuat segala sesuatu yang mengakut itu jadi lebih terang benderang. Negara kita negara hukum, jika sudah digariskan oleh pemerintah, maka pihak yang berkaitan akan mematuhinya," tutur Saut Sihombing, perwakilan Gapki Riau.

Yang jelas, manfaat lain KSP setidaknya dapat membantu pemerintah untuk proses rekonsiliasi konflik lahan dan menurunkan tingkat persaingan kepentingan pengelolaan SDA antara pihak, baik vertikal maupun horizontal. Lalu penyediaan data dan informasi penting terkait dengan perencanaan dan pengelolahaan SDA yang tersebar diberbagai lembaga/institusi.

Terakhir, meningkatkan transparansi pengelolaan SDA dan mendorong adanya good governance secara multi level. Tentunya ini bukan langkah mudah, sebab ada berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari prosesnya, akumulasi dampak setelahnya (KSP diterapkan, red), teknis hingga SDA itu sendiri. ***