PEKANBARU – Kebijakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dinilai sebagai cerminan ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, M. Rafi, S.IP., M.IP., menilai bahwa keputusan tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan inkonsistensi pemerintah dalam tata kelola ASN.

"Secara substantif, pemerintah belum benar-benar serius dalam melakukan penataan ASN. Hal ini terlihat dari kebijakan yang berubah-ubah dan kurangnya kesiapan dalam perencanaan," ujar Rafi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025, pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak mulai 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026. Keputusan ini menimbulkan ketidakpastian bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Sejak pengumuman penundaan ini, puluhan ribu peserta menandatangani petisi online menuntut percepatan proses pengangkatan.

Rafi menilai bahwa penundaan ini berdampak signifikan terhadap para peserta seleksi, baik secara ekonomi maupun psikologis. Banyak dari mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai ASN. "Keputusan ini menimbulkan keresahan di kalangan peserta yang telah lulus. Mereka kehilangan sumber penghasilan dan berada dalam ketidakpastian hukum," tambahnya.

Pemerintah beralasan bahwa penundaan ini dilakukan untuk memastikan proses pengangkatan ASN berjalan lebih terstruktur dan efektif. Empat alasan utama yang diajukan pemerintah adalah kebutuhan penataan ASN, tantangan dalam proses pengadaan CASN, penyusunan Grand Design Pengelolaan ASN 2025-2045, serta usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah. Namun, menurut Rafi, alasan tersebut tidak cukup kuat. "Idealnya, penataan ASN dan penyelarasan formasi seharusnya dilakukan sebelum proses rekrutmen dimulai, bukan setelahnya. Ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan masih jauh dari matang," tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti penggunaan frasa "disesuaikan" dalam kebijakan ini sebagai bentuk penghalusan dari kata "ditunda". "Pemerintah seharusnya memberikan kejelasan, apakah para peserta akan tetap mendapatkan hak mereka selama masa penundaan ini? Jika tidak, maka keputusan ini sangat merugikan mereka," jelasnya.

Rafi merekomendasikan agar pemerintah segera memberikan klarifikasi dan transparansi mengenai kebijakan ini. Selain itu, ia menyarankan agar skema pengangkatan CPNS dikembalikan sesuai kesiapan masing-masing instansi, bukan dipaksakan untuk dilakukan serentak. "Jika memang ada instansi yang sudah siap, seharusnya mereka diperbolehkan untuk mengangkat CPNS lebih awal. Jangan sampai kebijakan serentak ini justru memperlambat proses birokrasi," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah harus belajar dari berbagai polemik rekrutmen ASN yang sering kali terjadi akibat perencanaan yang buruk. "Pemerintah harus lebih cermat dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada hajat hidup banyak orang. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun," pungkasnya. ***