PEKANBARU – Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Chaidir, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan cermat, tepat sasaran, dan transparan.

“Sikap transparan ini penting agar tidak muncul tanggapan negatif terhadap pemerintah dalam pengelolaan APBD,” ujarnya, Rabu (12/2/2025).

Pernyataan ini disampaikan Chaidir merespons kabar pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025 yang dikabarkan mencapai 50 persen. Isu ini menjadi sorotan karena hingga saat ini, Pemprov Riau serta kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, khususnya TKD.

Meski demikian, Chaidir menilai sebaiknya tidak ada spekulasi sebelum ada kepastian terkait realisasi kebijakan tersebut. Terlebih, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih belum resmi dilantik.

“Kita belum bisa melihat bagaimana realisasi yang sebenarnya. Jadi, sebaiknya tunggu dulu kepastiannya. Apakah benar ada pengurangan dari pusat,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, biasanya ada tim transisi yang membantu kepala daerah dalam hal anggaran.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak pengurangan TKD terhadap sektor pelayanan publik, termasuk anggaran pendidikan dan kesehatan.

Menanggapi hal ini, Chaidir menilai kekhawatiran tersebut wajar. Oleh karena itu, jika memang pengurangan TKD benar-benar terjadi, pemerintah harus bijak dalam menetapkan kebijakan, terutama dalam menentukan program prioritas.

“Sebaiknya dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat bisa ikut mencermati,” tambah mantan Ketua DPRD Riau itu.

Menurutnya, transparansi yang baik akan mencegah munculnya tudingan negatif terhadap Pemprov Riau dalam pelaksanaan APBD 2025. ***