PEKANBARU – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah dilanda kekhawatiran terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka khawatir pemotongan ini akan berdampak pada dihapusnya Tunjangan Kinerja (Tukin).

"Kami khawatir pemotongan dana TKD bisa menghapus Tukin kami," ujar salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya kepada GoRiau.com, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka beban ekonomi ASN akan semakin berat. "Selama ini yang membiayai kebutuhan hidup kami sehari-hari adalah Tukin. Gaji pokok jangan diharap, karena umumnya SK ASN sudah digadaikan ke bank," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, meminta para ASN untuk tetap tenang dan tidak resah dengan isu tersebut, karena hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemprov Riau mengenai penghapusan Tukin.

"Tetap tenang, tak usah risau, karena itu baru sekadar isu, tetaplah fokus bekerja," kata Nur Azmi kepada GoRiau.com, Rabu (12/2/2025).

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Komisi I DPRD Riau akan segera meminta klarifikasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau mengenai isu tersebut. Termasuk, membahas kabar terkait pemecatan tenaga honorer.

"Sesegera mungkin kita akan menggelar rapat dengar pendapat dengan BKD," tutupnya. ***