TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membentuk kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dengan dibentuknya kepengurusan baru ini, diharapkan masyarakat tidak takut lagi dalam melaporkan tindakan kekerasan yang diterima diri sendiri maupun orang lain.

Dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus P2TP2A adalah Hj Zulaikhah Wardan dimana yang mengukuhkan secara langsung dilakukan oleh Bupati Inhil, HM Wardan di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (9/9/2014).

Kepala BP3AKB Inhil, Djamilah kepada GoRiau.com mengatakan, pembentukan kepengurusan P2TP2A ini untuk memfasilitasi permasalahan yang menimpa perempuan dan anak. Seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya.

''Sepengetahuan kita masih banyak di Inhil ini terjadi kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, namun karena tidak dilaporkan maka banyak yang tidak terdata,'' jelas Djamilah.

P2TP2A sendiri, dikatakan Djamilah memiliki divisi sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan, dengan melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

''Jika masyarakat ikut bekerjasama dalam memberikan informasi apabila ada kasus kekerasan maka persoalan tersebut dapat segera diselesaikan. Untuk itu dengan terbentuknya kepengurusan P2TP2A ini diharapakan masyarakat tidak takut lagi melaporkan permasalahan seperti ini,''kata Djamilah lagi.(ayu)