PEKANBARU - Aksi ribuan guru sertifikasi menuntut revisi Nomor 7 Tahun 2019 pasal 9 ayat 8 sudah berlangsung lima kali di depan Walikota Pekanbaru. Hal ini mulai menjadi keluhan bagi pengguna jalan yang harus terjebak kemacetan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, sekitar Kantor Walikota Pekanbaru.

"Setiap mereka demo pengendara kena imbasnya, macet dimana - mana, sama seperti hari ini. Saya tahu mereka menuntut haknya, tetapi harusnya jangan ganggu hak orang lain, hilang simpati saya lama - lama," ujar salah satu pengendara, usai aksi Jumat tadi, (22/3/2019).

Merasa terganggu dengan aksi guru ini, pengguna jalan tersebut juga mengharapkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru lebih tegas dan segera menanggapi guru sertifikasi dan memberikan apa yang memang menjadi hak guru tersebut.

"Harusnya mereka tegas, jangan dibiarkan saja berkepanjangan seperti ini," ungkapnya.

Selain itu, aksi demonstrasi ribuan guru ini juga telah mengorbankan hak siswa - siswi yang seharusnya dididik di sekolah. Seorang wali murid pun menyayangkan aksi guru sertifikasi yang berusaha menuntut haknya yang dinilai dengan cara kurang tepat.

"Mereka menuntut haknya itu wajar, tetapi caranya tidak tepat, mereka bisa saja berdiskusi bukan berdemo. Mereka kan guru, seharunya mereka juga mengedukasi masyarakat bagaimana menyampaikan aspirasi dengan baik," jelas wali murid tersebut.

"Kalau beginikan anak - anak jadi tidak bisa belajar," sayangnya. ***