JAKARTA – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menemui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Gedung Manggala Wanabakti, Jumat (11/4/2025). Pertemuan ini membahas kebutuhan pendanaan pengelolaan kawasan hutan di Riau yang mencapai 5,4 juta hektare.

Riau memiliki kawasan hutan yang luas dan kompleksitas persoalan tinggi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pengelolaannya.

“Kami hadir bersama rombongan, termasuk Ketua DPRD Riau. Tujuan kami meminta dukungan Menteri Kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan di Riau. Banyak persoalan seperti kebun dalam kawasan, kebakaran hutan, dan pendanaan yang minim,” ujar Abdul Wahid.

Abdul Wahid menjelaskan, Provinsi Riau membutuhkan dukungan khususnya dalam membuka akses ke peluang pendanaan internasional. Ia berharap Kementerian Kehutanan dapat menjadi penghubung antara pengelola landscape di daerah dengan negara-negara donor.

“Kami ingin mendapatkan peluang pendanaan, baik dari kerja sama bilateral maupun multilateral. Kementerian Kehutanan bisa menjadi jembatan antara kami dengan negara donor,” jelasnya.

Untuk mempersiapkan diri mengakses pendanaan tersebut, Pemprov Riau telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk kerangka pengaman (safeguard) REDD+ dan Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+.

Menurut Abdul Wahid, kinerja pengelolaan hutan harus dapat diukur dan dihargai dalam bentuk pendanaan program berkelanjutan.

“Base line sangat penting. Ini menjadi bagian utama dalam arsitektur REDD+ yang mengikuti standar global,” tuturnya.

Program REDD+ di Riau bertujuan mendukung pengurangan emisi karbon melalui perlindungan hutan dan lahan gambut. REDD+ merupakan singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, dengan tambahan “+” yang mencakup konservasi, pengelolaan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan. ***