JAKARTA - Gelombang kritik terhadap upaya Joko Widodo presiden tiga periode terus muncul. M. Qodari selaku inisiator dinilai sekadar cari sensasi semata.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mensinyalir inisiasi pendirian Sekna Jokowi-Prabowo untuk pemilihan presiden tahun 2024 mendatang hanyalah bermotif projek semata.

"Gagasan usulan tiga periode kepada Jokowi jangan-jangan bermotif 'projek'ketimbang motif intelektual," demikian kata Andi, Senin (21/6).

Analisa Andi, ada beberapa kelemahan dari gagasan Jokowi 3 periode. Pertama, gagasa itu menabrak konstitusi. Meski dimunculkan wacana amandemen Konstitusi, tapi bisa dipastikan wacana amandemen halanya bermotif individu.

"Wacana amandemen tersebut berbasis kepentingan politik individual dan bukan didasari atas pertimbangan penguatan sistem politik yang lebih demokratik," urai Andi.

Argumentasi kelemahan kedua, dalam membaca peta politik dan perilaku pemilih, Qodari terkesan mencoba menduplikasi perilaku pemilih pada tahun 2019 ke tahun 2024 mendatang.

Qodari, di mata Andi, seakan yakin jika Prabowo dipasangkan dengan Jokowi polarisasi masyarakat akan terhenti.

Analisa, Doktor olitik Universitas Padjajaran ini, peta politik berubah setelah Prabowo bergabung dengan rezim Jokowi.n"Jikapun Prabowo tandem dengan Jokowi, polarisasi akan tetap terjadi, polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019 bermotif ideologis bukan karena daya tarik kandidat," demikian kata Andi.

Argumentasi kelemahan ketiga, dijelaskan Andi, gagasan yang diusung Qodari justru terkesan menista demokrasi karena dengan ide mengkawinkan Jokowi-Prabowo pada 2024 mendatang mengindikasikan proses demokratisasi yang telah dibangun sejak reformasi stagnan.

"Gagasan yang diusung Qodari justru akan ‘menista’ demokrasi yang prosesinya stagnan selama reformasi," pungkas Andi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjadi sosok dibalik usulan pasangan Jokowi-Prabowo dikawinkan untuk Pilpres 2024.

Alasan mengapa Jokowi perlu berpasangan dengan Prabowo Subianto karena menurut Qodari, dirinya tak ingin polarisasi di tengah masyarakat efek dari Pilpres 2014 dan 2019 menjadi bom waktu yang tiba-tiba meledak.***