PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar menunggu ketegasan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang masih berlalu lalang di Kota Pekanbaru.

Selain menimbulkan kemacetan, truk ODOL ini juga kerap kali menjadi sumber utama dari rusaknya jalan dan kecelakaan lalulintas.

"Itu sudah ditegaskan Wali Kota pada Rakornis bidang Perhubungan Darat pekan lalu. Zero ODOL ini harus diimplementasikan sampai ke tingkatan bawah, jangan hanya sekedar Memorandum of Understanding (MoU)," kata Robin, Ahad (26/12/2021).

Sejatinya politisi PDI Perjuangan ini mendukung sikap Pemko Pekanbaru yang mengatakan tidak ada tolerasi bagi truk ODOL ini, serta mendukung zero ODOL. Khususnya wilayah Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekansikawan).

Lanjut Robin, DPRD Pekanbaru tidak ingin tandatangan MoU tersebut hanya dijadikan pajangan. Melainkan penindakan tegas terhadap truk ODOL yang meresahkan masyarakat ini yang ditunggu oleh masyarakat.

"Dulu juga saya sudah MoU, saat menjabat Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Riau, saat itu juga saya pernah membuat FGD dalam upaya mendukung pemerintah untuk memberantas ODOL," tegasnya.

Robin menerangkan yang punya hak untuk menertibkan ODOL itu adalah Dishub Pekanbaru, BPTD Riau, dan juga ada Dishub Riau.

"Ini harus serius, dicegat dan ditertibkan. Tegaskan kepada pengusahanya untuk kembalikan truknya ke bentuk standar," ucapnya.

Robin juga meminta pemerintah tidak hanya memberikan sanksi bagi para supir yang mengendarai truk ODOL ini saja, melainkan juga para pengusaha atau pemilik kendaraan juga harus dilakukan penindakan.

"Jalan kota ini tidak layak dilintasi truk ODOL," bebernya.

Pemerintah kota Pekanbaru menargetkan Zero ODOL atau tidak ada lagi truk ODOL yang melintasi Kota Pekanbaru di tahun 2023, dia juga menegaskan agar Dishub Pekanbaru dapat bertindak tegas dengan kendaraan ODOL yang masih melintas. ***