PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Taufiq OH, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada Sabtu (30/11/2024). Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, ini membahas penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, dan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Ahmad Tarmizi menjelaskan bahwa dalam rapat sebelumnya, Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, telah menyampaikan nota pengantar keuangan Ranperda APBD 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Riau Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 21 Ayat 3, yang mengatur penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD dalam rapat paripurna.

“Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi,” ungkap Ahmad Tarmizi.

Pandangan Fraksi terhadap APBD 2025

Juru bicara Fraksi PKS, Kairul Umam, menekankan pentingnya APBD 2025 mengakomodasi kebutuhan Riau di masa depan. Dengan pergantian kepemimpinan yang akan datang, anggaran harus fleksibel dan relevan dengan tantangan yang dihadapi.

“APBD 2025 harus menjawab tantangan dan tuntutan yang akan dihadapi oleh kepemimpinan baru. Paradigma berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk memastikan pembangunan yang konsisten,” ujar Kairul Umam.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Jon Ade Nopendra, memandang tema APBD 2025, yaitu *“Meningkatkan Pelayanan Dasar serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah”*, sangat tepat.

“Infrastruktur yang maju dan berkualitas akan mengurangi biaya logistik, mendorong pemerataan ekonomi, dan membantu Indonesia keluar dari *middle income trap*. Kami mendukung penuh APBD 2025 sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar dan pemerataan infrastruktur di Riau,” jelas Jon Ade Nopendra.

Setelah seluruh pandangan umum fraksi disampaikan, pimpinan sidang menyerahkan naskah pandangan umum tersebut kepada Pj Sekda Riau, Taufiq OH, untuk ditindaklanjuti. Nantinya, pandangan umum ini akan dijawab oleh Pj Gubernur Riau dalam rapat paripurna berikutnya.

“Berbagai masukan, pertanyaan, dan saran dari fraksi-fraksi telah disampaikan. Kami berharap tanggapan pemerintah terhadap pandangan ini dapat disampaikan secara komprehensif dalam agenda rapat paripurna berikutnya,” tutup Ahmad Tarmizi. ***