PEKANBARU, GORIAU.COM - Penarikan mobil dinas dari tangan mantan pejabat khususnya di DPRD Riau semakin tak jelas. Meski sudah ada aturan bahwa mobil yang sudah tidak digunakan harus dikembalikan, namun ternyata Biro Perlengkapan tak berdaya untuk melakukan penarikan paksa.

Direktur Exekutif Badan Advokasi Publik Riau (BAPR) M Rawa El Amady, Minggu (10/2/2013) mengatakan, berlarut-larutnya penarikan mobil dinas menunjukkan bahwa Pemprov Riau tak berdaya untuk menegakkan aturan.

Menurut Rawa, idelanya fasilitas negara atau daerah yang diberikan pada pejabat hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan saja. Artinya, mantan pejabat yang sudah tidak menjabat lagi, harus mengembalikan kendaraan dinas ke Pemprov Riau, jika tidak, Pemprov harus bersikap tegas. Jika tidak, APBD Riau akan terus terkuras untuk pengadaan kendaraan setiap tahunnya.

Menurut Rawa, saat ini masih ada sejumlah mantan pejabat (anggota DPRD Riau 2004-2009,red) yang menguasai mobil dinas sejenis Nissan Terano, padahal seiring berakhir masa bhakti mereka di DPRD Riau, harusnya Mobdin ditarik segera. Begitu juga eks pejabat Pemprov.

"Dengan pembiaran Mobdin tetap dikuasai eks pejabat. Ini, sangat jelas melukai hati masyarakat Riau. Karena eks pejabat seakan dibenarkan oleh Pemprov Riau menguasai Mobdin sebagai milik pribadi. Padahalkan itu dibeli menggunakan uang rakyat. Seharus segera ditarik paksa," ujarnya.

Menurutnya, SE Gubenur Riau untuk penarikan paksa sudah lama terbitnya. Namun kenapa hingga saat ini Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, menggambarkan masih adanya Mobdin yang dikuasai eks pejabat. Artinya, SE itu tidak berfungsi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubenur Riau meminta eks pejabat agar mengembalikan Mobdin. Ini disampaikan Gubenur Riau melalui Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Chairul Riski dimana penegasan itu tertuang dalam SE yang telah diterbitkan karena tujuannya untuk proses menginventarisir aset.

"Dalam SE Gubenur itu, sudah jelas disebutkan bahwa Mobdin tidak bisa dibawa, atau harus ditinggalkan," kata Riski sembari menegaskan sambil mengatakan Mobdin yang sudah dikembalikan dapat digunakan pejabat lainya. (rdi)