PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2020, punya 13 jurus jitu atau kebijakan strategis. Apa saja kebijakan strategis, tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi musim kemarau di Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara akan terjadi pada April hingga Oktober 2020.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, bahwa dari informasi yang diterimanya dari BMKG, ada dua daerah yang mengalami musim panas lebih dahulu daripada wilayah lain, yakni Aceh dan Riau yang akan mengalami musim panas pada Februari atau Maret 2020.

"Menghadapi kondisi ekstrim ini, Pemprov Riau mengeluarkan 13 kebijakan straegis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2020," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Selasa (31/12/2019).

Apa saja 13 kebijakan strategis itu, antara lain:

1. Melakukan pemetaan kembali daerah rawan bencana.

2. Melakukan inventarisasi kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan hutan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau.

3. Melibatkan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitor langsung oleh Satgas Karhutla Provinsi Riau.

4. Penyediaan alat pertanian di 75 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan.

5. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyangga (buffer zona), sehingga menciptakan eko wisata terutama dikawasan taman nasional, hutan lindung dan hutan konservasi.

6. Melibatkan dunia pendidikan terhadap dosen dan tenaga pengajar lainnya, serta mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mensosialisasikan bahaya karhutla akibat membuka lahan cara membakar.

7. Menanam tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut.

8. Sistim informasi atau aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapangan.

9. Pembuatan embung dan sekal kanal pada lokasi lahan gambut.

10. Penetapan status siaga darurat jika sudah ada informasi awal dari BMKG mengenai masuknya musim kemarau.

11. Pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal.

12. Penegakan hukum.

13. Perlu sinergitas antara pemerintahan provinsi/kabupaten/kota bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi dengan semua pihak.

Syamsuar juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar turut aktif menjaga kelestarian hutan dan lahan dari ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Bila ada indikasi oknum yang hendak membuka lahan dengan cara membakar, apapun motifnya tolong segera laporkan ke pihak berwajib terdekat," ungkap Syamsuar.

Pemerintah Provinsi Riau bersama Polda Riau berkomitmen untuk Zero Hotspot di tahun-tahun selanjutnya. Tetapi ancaman bencana asap belum bisa dicegah apabila provinsi lain tidak bisa menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi angin yang cenderung ke arah utara membawa jerebu ke Provinsi Riau dari karhutla di provinsi tetangga. ***