PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengungkapkan untuk tahun depan pihaknya tetap akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, nomenklatur program Rumah Layak Huni (RLH) akan berubah menjadi program rehab rumah, keputusan ini diambil mengingat pada tahun 2020 ini ada lima kabupaten yang tak bisa menjalankan program RLH.

"2022 nanti polanya berubah, seperti program di Kementerian PUPR, nilainya itu sekitar Rp 25 juta untuk satu rumah," kata pria yang akrab disapa Iwan Fatah ini, Jumat (3/12/2021).

Untuk penyalurannya, sambung Iwan, Pemprov Riau akan mengadopsi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah penyaluran ini tepat sasaran atau tidak.

Sebab, pihaknya, kata Iwan, banyak menerima laporan dari elemen masyarakat bahwa data tersebut banyak yang tidak valid. Makanya proses verifikasi perlu dilakukan.

"Anggarannya itu untuk 12 kabupaten kota, sama dengan sebelumnya, kalau total anggaran itu saya tidak tahu persis, tapi ada di angka Rp 80 Miliar," tutupnya. ***