SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 dan berharap seluruh masyarakat juga ikut mendukung dan mensukseskan program tersebut.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfotik), Muhlisin saat menghadiri apel kesiagaan pada pendataan awal Regsosek di Kantor BPS Jalan Dorak Selatpanjang, Jumat (14/10/22) pagi.

"Pemda sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh BPS terkait Regsosek 2022 ini, salah satunya untuk update data DTKS untuk bantuan sosial. Oleh karena itu dengan pendataan Regsosek ini diharapkan akan memperbaiki data yang ada selama ini," ungkapnya.

Dijelaskan Muhlisin, pendataan Regsosek tersebut juga akan dilakukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.

"BPS juga akan melakukan pendataan Regsosek ini kepada pak bupati dan wakil bupati. Untuk surat permintaan itu sudah dilayangkan dari BPS ke Pemkab Meranti. Jadi dijadwalkan besok Sabtu (15/10/2022) jam 09.00 pagi jadwal pak wakil bupati, untuk berikutnya pak bupati dijadwalkan pada Selasa (18/10/2022) mendatang," jelasnya.

Sebelum itu, Kepala BPS Kepulauan Meranti, Sumi'rat meminta masyarakat membantu petugas dalam menjalankan tugasnya.

Sumi'rat menjelaskan bahwa Regsosek adalah upaya pemerintah dalam membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.

"Ketika data kependudukan yang tidak lengkap dan berbeda-beda versi, tentu saja dapat menjadi penghambat penyaluran bantuan atau hal penting lainnya. Maka dari itu, diminta kepada masyarakat dapat bekerja sama dalam membantu petugas dalam menjalankan tugasnya," harapnya.

Dijelaskannya, sebagai seorang Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pengawas Lapangan (PML), Petugas Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) tentunya harus memenuhi standar profesional, terintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik statistik. Selain itu, petugas lapangan juga harus memiliki karakter kompetensi dan literasi yang baik.

"Petugas lapangan yang sudah dibekali pelatihan dan berbagai metode lapangan, sekiranya dapat menjadi petugas yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022 mendatang," ujarnya.

Perlu untuk diketahui, lanjutnya, sesuai amanat presiden pada rancangan undang-undang APBN tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2022, meminta pemerintah agar fokus dalam mengatasi kemiskinan ekstrim.

Kemudian, pemerintah setempat sudah berupaya dalam melakukan rapat koordinasi teknis untuk percepatan penghapus kemiskinan ekstrim dengan data yang sudah diterbitkan oleh kemenko, pembangunan manusia dan kebudayaan. Namun, untuk saat ini data terbaik adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang basis datanya melalui survei yang dilakukan Kementerian PMK.

"Mudah-mudahan, melalui pendataan awal Regsosek tahun 2022 ini akan semakin melengkapi data kependudukan terutama dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga interfensi penghapusan kemiskinan ekstrim juga akan lebih tepat sasaran," pungkasnya.

Turut hadir, Plt. Kepala Diskominfotik Kepulauan Meranti, Muhlisin, Plt. Kepala Bappeda Litbang Meranti, Sakinul Wadi dan sejumlah pejabat lainnya.***