PEKANBARU - Truk dengan bertonase besar atau yang kerap disebut Truk ODOL (Over Dimension Over Loading) hingga saat ini masih dengan bebas dan santainya masuk ke dalam pusat Kota Pekanbaru.

Anggota DPRD Pekanbaru, Robin Eduard menilai saat ini pemerintah tidak tegas dan serius menanggapi persoalan ini, padahal selain mengakibatkan kecelakaan truk bertonase besar ini menimbulkan kemacetan dan kerusakan jalan.

"Untuk itu kita minta action pemerintah bersama instansi terkait untuk melakukan penertiban sesuai aturan yang ada," kata Robin, Selasa (5/7/2022).

Persoalan ini bukan persoalan baru di Kota Pekanbaru, bahkan ini sudah menjadi persoalan klasik yang tidak ada hentinya. Pada tahun 2023 pemerintah menargetkan sudah Zero ODOL atau tidak ada lagi truk bertonase besar melintas di dalam kota.

Namun hingga ini politisi PDIP ini belum melihat adanya action atau tindakan dari pemerintah untuk menekan atau menindak truk ODOL ini.

" Ini sudah amanat undang-undang dan perintah pusat langsung, maka harus dijalankan, tentunya dengan komitmen, ketegasan kerjasama semua pihak untuk mencapai zero ODOL 2023 mendatang," tegasnya.

Menurut Robin untuk menindak truk ODOL ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus sejalan, hal ini sudah sesuai dengan regulasi yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

"Kebanyakan muatan mobil yang melintas melewati batas maksimal yang ditentukan,maka ini harus ditertibka untuk keselamatan masyarakat yang melintas dan jalan tidak rusak," tutupnya. ***