PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Saat ini, kondisi pembangunan di Kabupaten Pelalawan dinilai tak jelas arahnya. Selain tak jelas, kondisi pembangunan di daerah ini juga lebih cenderung pada keinginan pemerintah saja bukan mengutamakan keinginan atau kepentingan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari persoalan sampah yang menumpuk di berbagai sudut kota, banjir sampai pada persoalan listrik.

"Semestinya, Pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat jadi jangan maunya Pemerintah saja. Ini soal kelanjutan masa depan, jadi jangan ego dan kemauan pemerintah yang diutamakan. Ke depankan keinginan masyarakat dan jangan seenaknya saja membuat program yang nantinya malah menjadikan posisi Pemerintah tertekan dengan timbulnya berbagai persoalan," terang Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Pelalawan, Drs HT Kashar Haroen.

Kashar mengakui pasca tak menjabat lagi sebagai salah satu Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Pelalawan, dirinya terus mengamati berbagai program pembangunan yang ada di daerah ini. Dari hasil pengamatannya itu, dirinya menilai banyak program-program Pemkab Pelalawan yang tak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

"Tak usah jauh-jauh menilai, kita lihat saja Pangkalan Kerinci sebagai Ibukota Pelalawan saat ini. Persoalan-persoalan seperti listrik yang terus byar-pet, sistem pembuangan air yang bermasalah, banjir jalan hancur, sampah yang semakin memadati kota dan lain sebagainya," terangnya.

Dan saat ini, sambungnya, Pemkab Pelalawan dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tengah bersitegang soal pembangunan jalan dari Pangkalan Kerinci ke Kecamatan Pelalawan. Menurutnya, untuk persoalan ini maka yang dibutuhkan adalah ketegasan Pemda dalam menangani masalah ini bukan malah memberi opsi.

"Untuk persoalan ini, seharusnya Pemda Pelalawan bisa tegas dengan PT RAPP. Jujur saja, saya sedih nama Kabupaten Pelalawan yang notabene diambil dari Kerajaan Pelalawan tapi nyatanya jalan menuju Kecamatan Pelalawan sendiri tak kunjung selesai," ujarnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, dirinya juga menilai tahun 2012 lalu pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Pelalawan cukup parah. Pasalnya, hampir 30 paket bisa dikatakan gagal dalam pelaksanaannya oleh perusahaan pemenang tender.

"Kita berharap agar Pemerintah melalui Dinas PU lebih selektif terhadap perusahaan yang ikut proyek. Kalau perlu diblack list ya black list, jangan ragu-ragu. Tapi jangan sudah diblack list lalu ganti nama perusahan, kemudian ikut tender lagi dengan orang yang sama. Hal ini jelas akan menambah buruk catatan kesalahan kita ke depannya," ungkapnya.

Dikatakannya, selama usianya yang ke 13 ini, harus diakui masih banyak persoalan lainnya terkait kondisi pembangunan di daerah ini.

Karena itu, Pemerintah ke depannya harus lebih pro rakyat dan jangan mengedepankan ego. Karena lebih baik membangun sarana dan prasarana yang jelas dan nyata dapat dirasakan masyarakat dengan secepatnya tenimbang yang tak jelas dan butuh waktu lama.

"Kalau bisa pembangunan yang cepat bisa dirasakan masyarakat mengapa harus mencari pembangunan yang butuh waktu lama, apalagi program itu rentan dengan berbagai permasalahan. Ini nantinya bisa jadi dilema dan itu yang harus diperhatikan oleh Pemda," tegasnya.

Ditambahkannya, ke depan dirinya mengharapkan agar dibuat suatu forum komunikasi yang melibatkan seluruh pihak untuk memberikan masukan kepada Pemda dalam pembangunan. Dengan duduk bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan lapisan masyarakat dan kegiatan ini dilakukan secara rutin maka akan terungkap apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat.

"Besar harapan saya mungkin pada Majelis Kemajuan Pelalawan (MKP) yang telah ada untuk lebih mengembangkan program kerjanya, sehingga lembaga ini benar-benar bisa menjadi wadah persatuan dari perwakilan masyarakat dalam memberikan masukan terutama soal pembangunan di daerah yang kita cintai ini," tutupnya. (ilm)