PEKANBARU, GORIAU.COM - Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memecat seorang petugas Lembaga Pemayarakatan Kelas II A Pekanbaru yang terlibat peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

"Sesuai dengan aturan internal, bahwa setiap pegawai yang tersangkut persoalan hukum dan terbukti di pengadilan akan mendapatkan sanksi administrasi sampai dengan pemecatan secara tidak hormat. Itu juga berlaku untuk petugas lapas yang terlibat narkoba," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lulik Heri Sutrisno kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat (1/11/2013).

Pernyataan Lulik menanggapi adanya seorang petugas Lapas Kelas II A Pekanbaru berinisial A yang diamankan aparat kepolisian Pekanbaru karena mencoba menjual narkotika jenis sabu-sabu pada Kamis lalu sekitar pukul 01.00 WIB.

Bersama A, aparat Polresta Pekanbaru juga mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 2,5 gram yang didapat tersangka dari salah seorang narapidana untuk kemudian didistribusikan ke konsumen yang berada di luar. "Sepenuhnya kami menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun selama menjadi tersangka atau orang yang disangkakan, kami belum bisa memberikan sanksi apapun," katanya.

Sanksi administrasi sampai dengan pemecatan menurut dia akan dikenakan jika yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan. Menurut Lulik, sudah ada beberapa petugas lapas dan rumah tahanan negara di Riau yang terbukti terlibat kasus peredaran narkoba dan mendapat sanksi pemecatan secara tidak hormat.

"Namun bisa juga, sanksi administrasi itu diberikan sesuai dengan hukuman yang dijatuhi terhadap pelaku. Kalau misalkan cukup berat, maka wajib dipecat," katanya.

Ia menjelaskan, tidak diberlakukannya sanksi administrasi saat pegawai tersebut masih berstatus tersangka bukanlah wujud pembelaan yang diberikan oleh pihaknya.

Menurut dia, hal itu adalah untuk mengantisipasi kesalahan dalam menjatuhkan sanksi, karena tersangka belum tentu divonis bersalah saat dipersidangan. "Kalau seandainya kami berikan sanksi ketika masih menjadi tersangka, dan kemudian saat sidang yang bersangkutan divonis bebas atau tidak bersalah, ini justru menjadi kesalahan bagi kami," demikian Lulik.(fzr/ant)