PEKANBARU - Ketua Pansus Rancangan Peraturan Dewan (Perwan) tentang Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Riau, Eddy Moh Yatim mengungkapkan pihaknya sudah menyelesaikan tugasnya dalam melakukan revisi terhadap kode etik DPRD Riau.

Dikatakan Eddy, ada beberapa pasal yang mengalami pengurangan maupun penambahan dalam kode etik DPRD Riau. Sementara dalam bidang tata beracara, ini merupakan kali pertama dibahas.

Tujuan Perda ini, ujar Eddy, diharapkan supaya Anggota DPRD Riau bisa menjaga marwahnya di tengah masyarakat, dan juga membuat aturan pasti kapan Badan Kehormatan (BK) bisa memanggil Anggota untuk sidang.

"Kalau misalnya ada persoalan internal maupun eksternal Anggota DPRD, nanti akan disidangkan BK. Sidang itu bisa dilakukan kalau ada laporan, itu tentang tata beracara, sanksinya juga kita atur," kata Eddy, Rabu (18/8/2021).

Kemudian, Anggota DPRD Riau akan mendapat garansi keselamatan dari BK dalam konteks memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi, Anggota DPRD Riau tidak akan bisa diperiksa oleh pihak kepolisian tanpa ada izin dari BK.

"Anggota DPRD Riau tidak bisa dilapor pihak kepolisian. Perlindungan hukum. Harus ada izin dulu dari BK. Itu berlaku kalau dia menyuarakan suara rakyat. Tapi kalau tindak pidana seperti korupsi, asusila dan lainnya yang tidak ada kaitan dengan tugas kedewanan, itu tidak berlaku," tutupnya.

Saat ini, Perwan tersebut dalam tahap finalisasi dan dalam waktu dekat akan dilakukan fasilitasi oleh Kemendagri. Ketika, Kemendagri sudah memberi persetujuan, maka Perwan ini akan berlaku secara otomatis tanpa Peraturan Gubernur (Pergub). ***