
PEKANBARU – Pihak Ombudsman Riau masih terus melakukan pengawasan pasca proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 usai.
Salah satu yang diawasi adalah, apakah masih ada sekolah negeri yang tetap menerima siswa baru, pasca PPDB.
Demikian diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, Jumat (12/7/2024).
Dikatakan, jika merujuk pada data tahun lalu,ketika itu ditemukan masih banyak sekolah yang tetap menerima siswa pasca pelaksanaan PPDB.
Bila hal ini masih terjadi, maka akan sangat sia-sia upaya perbaikan yang sudah dilakukan.
Karena itu, Ombudsman meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dan seluruh sekolah yang sudah melaksanakan PPDB, agar tidak lagi menerima siswa dan atau menambah rombibgan belajar tanpa adanya dasar hukum. "Karena itu akan menghancurkan mental siswa yang sudah bekerja keras lolos PPDB, " ujarnya.
Selain itu, masyarakat yang memiliki informasi, melihat dan mengalami kecurangan dalam pelaksanaan PPDB seperti jual beli kursi, gratifikasi dan nepotisme dalam penerimaan siswa setelah selesainya PPDB, dapat menghubungi kantor Ombudsman Riau di Jalan Hangtuah No.34 atau melalui telepon/WA di 08119533737.
Sementara itu, terkait pelaksanaan PPDB yang telah selesai, Bambang mengatakan pihaknya masih melihatbaejumlah permasalahan yang muncul. Yaitu, masih adanya diskriminasi, kurangnya kompetensi panitia penyelenggara, dan kurangnya transparansi selama proses PPDB 2024.
Lebih khusus, pihaknya menyoroti bahwa jalur perpindahan orang tua di PPDB 2024 hanya mengakomodir orang tua siswa yang berprofesi sebagai ASN, TNI/POLRI, dan BUMN.
"Sementara orang tua yang bekerja di sektor swasta belum diakomodir. Agak sulit memang karena akan terjadi dilema terkait pengelompokan perusahaan swasta, apakah semua perusahaan swasta bisa diakomodir atau hanya yang berskala nasional," terangnya.
Pihaknya menyarankan Disdik Riau untuk mengkaji kembali kebijakan ini pada tahun mendatang.
Selain diskriminasi, Ombudsman juga menemukan kurangnya kompetensi panitia penyelenggara dalam memverifikasi jarak zonasi siswa dan dokumen persyaratan.
"Untuk memastikan adanya tidak adanya pemalsuan dokumen dan keakuratan titik rumah diperlukan verifikasi secara menyeluruh. Sehingga tidak ada lagi keraguan dari publik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam jalur zonasi dan prestasi, " tambahnya.
Pihaknya menyarankan, tahun depan dilakukan penguatan panitia khususnya yang melakukan verifikasi secara benar dan menyeluruh," jelas Bambang.
Menurut Bambang, pihaknya juga melihat belum maksimalnya peran sejumlah pihak, yang seharusnya bisa mendukung tugas Disdik Riau dalam PPDB tersebut.
Di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Pengurus Cabang Olahraga. Hal I I menyebabkan panitia kesulitan mendapat akses dalam memverifikasi dokumen.
Temuan Ombudsman Riau lainnya adalah, sistem PPDB online yang terkesan masih menyembunyikan informasi dokumen dan data peserta perankingan yang tidak mencantumkan alamat peserta.
"Kami menyarankan ada dilakukan perbaikan tahun depan untuk menghindari kecurigaan dari publik," katanya.
Lebih Baik
Terlepas dari sejumlah catatan itu, Ombudsman Riau mengapresiasi kinerja Disdik dan panitia penyelenggara karena pelaksanaan PPDB di Riau kali ini, lebih baik dibanding tahun lalu.
Disdik telah melakukan perbaikan Pergub atau petunjuk teknis yang mengakomodir saran-saran perbaikan berdasarkan temuan-temuan tahun lalu. Disdik juga lebih aktif dalam melibatkan partisipasi publik, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan sinergitas dengan BPMP, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Ombudsman.
"Adanya loket informasi, loket konsultasi, dan loket pengaduan di kantor Disdik pada saat pra, pelaksanaan, dan pasca PPDB sehingga masyarakat bisa terlayani," terangnya.
Pihaknya mengapresiasi Pergub Afirmasi, di mana Pemprov Riau menjamin siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri pada saat PPDB disalurkan ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemprov Riau. ***