SAMARINDA – Jejak hitam perizinan tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya terbongkar. Dua mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kukar, BH dan ADR, resmi mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), Kamis (19/2/2026) dini hari.

Keduanya dituduh menjadi biang kerok kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp500 miliar. Kerugian ini timbul akibat "obral" izin usaha pertambangan di atas lahan transmigrasi yang seharusnya dilindungi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti kuat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kedua tersangka saat masih menjabat.

"Pada 18 Februari 2026 telah dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua orang tersangka yang diduga menyalahgunakan kewenangan," jelasnya.

Kasus ini menyeret BH yang menjabat pada periode 2009–2010 dan ADR pada periode 2011–2013. Mereka diduga memuluskan jalan bagi tiga perusahaan swasta—PT JMB, PT ABE, dan PT KRA—untuk mengeruk emas hitam secara ilegal di lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo, membeberkan bahwa izin operasi produksi diterbitkan secara serampangan meski status lahan belum tuntas. Akibatnya, kekayaan alam negara terkuras tanpa prosedur yang sah.

"Tanah tersebut sejak lama merupakan kawasan transmigrasi. Hak atas lahan belum diselesaikan, tetapi sudah diterbitkan izin operasi produksi sehingga penambangan berjalan tanpa izin pemilik lahan," beber Danang.

Parahnya, meski terjadi pergantian pejabat dari BH ke ADR, praktik ini terus dibiarkan. Tidak ada upaya penghentian aktivitas tambang meski teguran sempat melayang sekitar tahun 2012. Batu bara terus dijual, sementara negara kehilangan potensi pendapatan sekaligus menanggung kerusakan lingkungan.

Saat ini, kedua tersangka telah dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Samarinda selama 20 hari ke depan. Pihak Kejaksaan memberi sinyal bahwa kasus ini belum berakhir dan berpotensi menyeret nama-nama lain, termasuk dari pihak korporasi.

"Perkara ini masih dalam pengembangan. Kami akan melihat peran pihak-pihak lain yang bertanggung jawab," pungkas Danang.***