SURABAYA – Nama institusi Kepolisian Daerah Jawa Timur kembali tercoreng setelah muncul tudingan pemerasan yang dilakukan seorang oknum polisi terhadap seorang mahasiswi tingkat akhir. Korbannya, KV (23 tahun), warga Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, mengaku diperas di Exit Tol Tambak Sumur, Kamis malam (19/6/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.

Peristiwa ini bermula saat KV dan temannya, R (23 tahun), pulang dari acara pernikahan keluarga di Kecamatan Krian, Sidoarjo. Saat mobil yang mereka tumpangi menyenggol pengendara sepeda motor, insiden tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun tak lama kemudian, datang dua pria mengendarai sepeda motor. Salah satunya berseragam polisi lengkap, satunya lagi berpakaian sipil. Mereka mengaku bagian dari operasi gabungan TNI, Polri, Satpol-PP, dan wartawan. Mereka menuding KV dan R telah melakukan perbuatan tidak senonoh dalam mobil.

"Padahal anak saya dan temannya baru berhenti sebentar untuk memeriksa bodi mobil," ujar Djumadi (60 tahun), ayah KV, Senin (24/6/2025).

Menurut Djumadi, oknum polisi tersebut langsung mengambil alih kendali kendaraan, memisahkan posisi duduk KV dan R, serta mengaku akan membawa mereka ke Polda Jatim untuk klarifikasi. Namun yang terjadi justru mereka diajak berputar-putar di wilayah Surabaya tanpa arah jelas.

Di perjalanan, mulai muncul permintaan uang sebesar Rp7 juta hingga Rp10 juta dengan dalih "biar sama-sama enak". Karena KV tidak memiliki uang sebanyak itu, ATM miliknya hanya berisi Rp650 ribu. Uang itu diminta ditarik dan diserahkan di Indomaret Drive Thru dekat Excelso Jalan Ahmad Yani.

"Bahkan setelah uang diserahkan, kartu ATM anak saya diambil dan diminta menyiapkan sisa uang keesokan harinya," terang Djumadi.

KV juga dilarang membuka ponselnya. Saat ingin menghubungi orang tua, oknum polisi itu membentaknya. "Dia bilang, 'hargai saya', dengan nada tinggi," tambah Djumadi.

Kejadian ini telah dilaporkan ke Propam Polda Jatim. Identitas oknum polisi bersangkutan sudah diketahui dalam waktu kurang dari 24 jam.

"Kami minta agar oknum ini diproses hukum, jangan sampai mencoreng institusi lebih dalam," tegas Djumadi. ***