PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci sebelumnya telah melakukan penyelidikan terkait dugaan 'mark up' proyek Stadion Mini senilai Rp1,2 miliar tahun 2009 di Pangkalan Kerinci. Untuk meningkatkannya ke penyidikan, lembaga penegak hukum ini hanya tinggal menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

"Saat ini, kami tengah menunggu hasil audit kerugian dari BPKP Riau tentang penyidikan lapangan sepak bola kecamatan Pangkalan Kerinci. Dan jika permasalahan ini telah lengkap dan tepat, maka masalah ini akan kita limpahkan ke pengadilan tipikor Riau," kata Kepala Kajari Pangkalan Kerinci Edy Guswar SH MH pada sejumlah media di Pangkalan Kerinci, Kamis (30/5/2013).

Edi mengatakan, atas dasar itu maka jika tidak ada aral melintang, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan ekspos terkait tindaklanjuti penyidikan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Lapangan Bola (Stadion mini) kecamatan Pangkalan Kerinci. Pasalnya, saat ini pihaknya telah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus ini.

"Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam dan hasil gelar perkara terhadap saksi-saksi, maka kita telah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini," katanya.

Namun, sambungnya, pihaknya masih enggan membeberkan kepada awak media siapa orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Meski demikian, Kajari mengakui bahwa orang yang bakal ditetapkan sebagai tersangka lebih dari satu orang, baik dari kontraktor ataupun dari pegawai Dinas Cipta Karya Pemkab Pelalawan Pelalawan.

"Pokoknya tunggu saja kita akan sampaikan nama-nama tersangkanya. Setelah hasil pasti kerugian negara dari audit BPKP Riau kita terima. Karena hasil penghitungan sementara kerugian negara baru berkisar Rp200 juta hingga Rp500 juta," ujarnya.

Sementara itu, kasus dugaan korupsi lapangan bola atau lebih dikenal stadion mini Pangkalan Kerinci yang dibiayai dari APBD Pelalawan tahun 2009 silam dan dikerjakan oleh PT Citra Mutiara Bumi Riau (CMBR) telah mulai dilirik pihak Kejari Pangkalan Kerinci tahun 2010 silam. Setelah adanya indikasi proyek tidak rampung di kerjakan dan tidak sesuai dengan bestek, tapi telah dilakukan pembayaran 100 persen.

Seiring bergulirnya waktu, dan pergantian pimpinan di Kejari Pangkalan Kerinci, kasus tersebut terkesan jalan ditempat. Bahkan sebelumnya telah beberapa pegawai dari Dinas Cipta Karya kabupaten Pelalawan telah diperiksa berulang kali, termasuk Direktur PT CMBR dan komisaris utamanya. Tetapi kini masih statusnya sebagai saksi.

Sedangkan ada beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejari Pangkalan Kerinci masih terkesan jalan ditempat yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga multy media di Dinas Pendidikan (Disdik) Pelalawan senilai Rp 2,7 miliar. korupsi alokasi dana desa (ADD) di desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun anggaran 2010 dari bantuan Pemkab Pelalawan sebesar Rp 193 juta.

Kemudian dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas rawat inap di kecamatan Bunut, senilai Rp2 miliar dan dua telah terdakwa telah divonis yakni mantan Kadiskes Pelalawan Bakhtiar Ismail dan M Yanis. Sementara ada dua yang telah ditetapkan tersangka hingga kini belum terjamah untuk diproses ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Selanjutnya ada lagi ditangani Kejari kasus dugaan korupsi pembangunan gedung serba guna kantor Camat Pangkalan Kerinci, senilai Rp1,1 miliar dari APBD Pelalawan tahun 2010. Serta kasus dugaan korupsi cetak sawah seluas 40 hektar, di Desa Tambang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan yang diduga fiktif senilai Rp400 juta dari APBD Kabupaten Pelalawan 2010. Dan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Anastesi di RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan senilai Rp506 juta dari dana APBD tahun 2009.(ilm)