PEKANBARU, GORIAU.COM - Sepertinya pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau akan terus menjadi pembahasan panjang baik di tingkat pusat, provinsi hingga ke kabupaten/kota.

Kondisi kasus alih fungsi lahan yang telah menyeret Gubernur Riau Non Aktif H Annas Maamun membuat proses pengesahan RTRW Riau mengalami banyak kendala. Kehati-hatian di tingkat kementerian, hingga banyaknya syarat yang harus diulang dan ditinjau kembali.

Rabu (25/2/2015) kemarin, muncul fakta baru yang cukup mengejutkan dari perwakilan pusat yang datang ke Pekanbaru, Riau. Kebijakan baru itu adalah, tentang Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN Nomor 79 tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut/XI/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8 SKB/X/2014 tentang tata cara penyelesaian kekuasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Pemprov Riau harus membentuk Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan (IP4T), untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah di kawasan hutan terlarang. Dan mengulang kembali pengajuan RTRW Riau melalui tim IP4T. Tim IP4T terdiri atas BPN dan Dinas Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan hutan, unsur dinas yang mengurusi tata ruang, camat, dan lurah/kepala desa.

Hal tersebut disampaikan oleh, Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Dodi Imron Cholid, usai menjadi pembicara dalam acara, sosialisasi petunjuk pelaksanaan peraturan bersama Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional oleh KPK.

"Dalam sosialisasi peraturan bersama ini juga membahas itu, mungkin apa RTRW yang diajukan Riau untuk sekian juta hektar itu ditolak kementrian kehutanan. Barangkali batas penggunaannya tidak ada kejelasan. Harapannya melalui IP4T itu bisa menyelesaikan, karena dilakukan bidang perbidang. Jadi tidak mungkin ada penolakan lagi," kata Dodi.

Dijelaskannya, tim IP4T akan menginventarisasi hak-hak dalam kawasan hutan, kemudian diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Hal itu diutarakan menyikapi adanya tanah masyarakat yang mengantongi sertifikat hak milik, namun lahan mereka masuk ke dalam kawasan hutan berstatus hutan produksi (HP).

"Tim IP4T nanti yang akan menyelesaikannya setelah diinventarisasi kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat keputusan tentang pengeluaran lahan-lahan warga dari kawasan hutan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Riau, M Yafiz, mengatakan dalam rapat tersebut, peraturan yang harus membuat IP4T melalui Gubernur tersebut telah melangkahi undang-undang tentang penentuan kawasan melalui tim terpadu yang dibentuk oleh Mentri. Tim terpadu berisi tim-tim ahli dari pusat dan RTRW Riau telah disetujui oleh tim terpadu.

"RTRW Riau sudah melalui tim terpadu. Sejak tahun 2012 sudah disahkan, sampai sekarang belum ada apa-apanya untuk penyelesainnya, mau dikemanakan. Sekarang ada lagi peraturan baru harus melalui IP4T, jadi mana yang kuat, apakah tim terpadu yang sesuai undang-undang dan ditunjuk oleh menteri, atau IP4T yang baru ini bentukan Gubernur," tegas Yafiz.

Menjawab pertanyaan dari M Yafiz, tim dari 4 kementrian yang hadir pada acara sosialisasi tersebut, tidak bisa menjawab secara detail. Dan mereka hanya mengatakan akan membahasnya kembali bersama kementerian terkait dan Pemprov Riau. Namun RTRW Riau tetap melalui kajian dari IP4T yang dibentuk kembali oleh Gubernur.

"Nanti kita selesaikan kembali dan kita koordinasikan," sebut Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan, Dodi Imron Cholid.***