JAKARTA - PP Muhammadiyah mengalihkan dananya Rp15 triliun dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) ke bank-bank syariah lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penarikan dana sebagian atau seluruhnya oleh nasabah merupakan hal lumrah.

"OJK pada dasarnya melihat hal itu merupakan persoalan biasa yang dilakukan nasabah atas dana yang disimpan di suatu bank. Adalah hak nasabah untuk memindahkan uangnya dari satu bank, ke bank lain dengan berbagai pertimbangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, Jumat (7/6/2024), seperti dikutip dari Inilah.com.

Lanjut Dian, yang terpenting bank senantiasa bisa memenuhi kebutuhan nasabah, serta menjaga penerapan manajemen risiko tetap dilaksanakan. Itu sesuai SE OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sejauh ini, kata Dian, BSI telah menyampaikan komitmen untuk senantiasa memastikan kebutuhan penempatan dan penarikan dana, dapat dilayani dengan baik untuk seluruh nasabah.

"Berdasarkan pemantauan OJK, sampai dengan saat ini, BSI beroperasi dengan baik, didukung oleh likuiditas yang terjaga serta senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholders," ungkapnya.

Dia mengatakan, BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dengan kinerja yang sangat baik. Sejauh ini, tidak ada persoalan yang perlu dikhawatirkan oleh nasabah BSI

"BSI juga menyampaikan komitmen akan terus bekerja sama dengan seluruh stakeholders untuk memajukan bank syariah dan perekonomian ummat dengan tetap menjunjung prinsip syariah," papar Dian.

Desak Erick Tohir Evaluasi

Sementara, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen BSI, menyusul keputusan Muhammadiyah menarik dana Rp15 triliun yang setara setara 4,4 persen - 5,1 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) milik BSI.

“Ini masalah kelihatan sederhana, tetapi serius. Bagaimana Muhammadiyah menarik dana Rp13 atau Rp15 triliun. Itu bukan dana yang kecil dan bisa mengganggu likuiditas BSI,” kata Amin dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/6/2024), seperti dikutip dari Inilah.com.

Menurutnya, langkah evaluasi manajemen BSI perlu dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap bank syariah terbesar di Indonesia ini. Untuk itu, layanan perbankan BSI perlu dioptimalkan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Alasan Muhammadiyah

Pengumuman pemindahan dana Muhammadiyah dari BSI tertuang dalam memo nomor 320/I.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana. Memo tertanggal 30 Mei 2024 ini menyatakan bahwa PP Muhammadiyah akan mengalihkan dana itu ke sejumlah bank.

Memo tersebut ditujukan kepada seluruh lembaga amal usaha Muhammadiyah. Mulai dari Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah, hingga pimpinan Badan Usaha Milik Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil konsolidasi keuangan PP Muhammadiyah dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Yogyakarta pada 26 Mei 2024.

Dikutip dari Pajak.com, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas, mengungkapkan alasan penarikan dana tersebut.

Pertama, mengurangi risiko bisnis yang hanya terkonsentrasi di BSI. Sementara, penempatan dana Muhammadiyah di bank syariah lainnya masih sedikit.

“Kondisi seperti itu dapat menimbulkan risiko konsentrasi atau concentration risk, sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan. Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan,” jelas Anwar dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com, (7/6).

Kedua, Muhammadiyah ingin berkontribusi pada terciptanya persaingan yang sehat antara perbankan syariah, terkhusus saat dunia perbankan syariah berhubungan dengan Muhammadiyah.

“Muhammadiyah mempunyai komitmen yang tinggi dalam rangka mendukung perbankan syariah. Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya. Untuk itu, Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya, termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan, terutama menyangkut tentang penempatan dana dan pembiayaan yang diterimanya,” jelas Anwar.

Sesuai memo, Muhammadiyah akan mengalihkan dana simpanan ke PT Bank Syariah Bukopin Tbk, PT Bank Mega Syariah Tbk, PT Bank Muamalat Tbk, bank-bank syariah di daerah, dan bank-bank yang sudah bekerja sama baik dengan Muhammadiyah.

Merespons keputusan tersebut, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar memastikan, BSI selalu berkomitmen untuk selalu melayani dan berkolaborasi mengembangkan ekonomi umat, diantaranya melalui upaya kolaborasi dengan mitra strategis dan seluruh stakeholder dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

“Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat. Terlebih bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa,” ungkap Wisnu dalam keterangan tertulis.

Selain itu, kerja sama dengan Muhammadiyah juga terkait peningkatan inklusivitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Kerja sama ini untuk membantu pelaku UMKM yang ada di bawah naungan Muhammadiyah agar bisa naik kelas dan menumbuhkan minat masyarakat yang ingin menjadi wirausaha.***