PEKANBARU - Tiga kelompok besar Konfederasi Serikat Buruh di Provinsi Riau yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyatakan aktif kembali atau reborn setelah sempat vakum lama, untuk melawan ketidakadilan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Juru Bicara MPBI Riau Reborn, Juandy Hutauruk mengatakan, bahwa MPBI Reborn terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan SPBUN. Yang mana, tiga konfederasi ini memiliki anggota kurang lebih ratusan ribu orang.

"Kami sebut MPBI Reborn atau lahir kembali, karena kami memang lahir kembali untuk melawan tirani kebijakan pemerintah yang bernama Omnibus Law. Kami sama-sama merasakan betapa ngerinya dan dilematisnya kebijakan Omnibus Law ini," kata Juandy di Pekanbaru, Jumat, (6/3/2020).

Sementara itu, Ketua KSPSI Riau, Suro Abadi, mengakui Omnibus Law merupakan alasan utama pihaknya bersedia membangkitkan kembali MPBI, sebab kebijakan Omnibus Law sangat merugikan semua buruh.

"Kalau Omnibus Law sudah disahkan, beberapa pekerjaan akan dibuat sistem outsourcing lagi, tenaga kontrak dihidupkan lagi, artinya pesangon termasuk THR juga akan hilang. Dan masih banyak lagi kerugian buruh atas kebijakan itu," kata Suro.

Lahirnya MPBI kembali, lanjut Suro, bukan untuk saat ini saja, namun juga untuk anak cucu mereka nanti. Untuk itu, ia mendesak supaya Presiden Jokowi membatalkan Omnibus Law dan membuat rancangan aturan baru yang melibatkan pihak buruh

Dilanjutkan Suro, buruh di Riau masih bisa tenang karena Pemprov Riau dan DPRD Riau bersedia mendengarkan keluhan mereka, serta melanjutkan ke pemerintah pusat. Kondisi berbeda di luar provinsi Riau.

"Kalau di luar Riau buruh sudah ribut hingga demo besar-besaran, tapi di Riau kami sangat dihargai oleh DPRD dan Pemprov, jadi kami masih bisa tenang. Tapi kita ini semua sudah siap untuk turun jalan menolak Omnibus Law. Bayangkan saja kalau kami sudah turun semua. Ekonomi pasti lumpuh," ujarnya.

Dalam deklarasi tersebut, setidaknya ada dua poin yang dideklarasikan oleh MPBI Riau terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yakni :

1. Menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, jika kluster ketenagakerjaan ada didalam naskah akademik RUU Cipta Kerja.

2. Meminta kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan membahas kluster ketenagakerjaan tersendiri. ***