SEBUAH media online memberitakan bahwa pimpinan DPRD Riau membeli mobil mewah sebagai mobil dinas. Lalu beredar pesan WA yang isinya sebagai berikut:

''Kemarin pembangunan gedung polda dibangun oleh APBD Riau. Sekarang alat meubeleir gedung kantor Polda juga dibebankan pada APBDP 2019. Dengan pagu Rp 10.590 miliar.

Dan saat ini juga, DPRD Riau mulai bernyanyi untuk membeli 3 jenis kendaraan untuk pimpinan dengan total anggaran Rp 10.414 Miliar dari APBD 2020, yaitu:

1. Pembelian Jeep dengan nilai Rp 7.100 M
2. Pembelian Sedan dengan nilai Rp 2,165 M
3. Pembelian mini buss dengan nilai Rp 1.148 M

Selain itu juga, DPRD Riau juga melakukan belanja pengadaan di APBD 2020 dengan melakukan pembelian dispenser, tempat tidur, proyektor, kipas angin, pendingi ruangan AC, pengantian gorden, karpet, televisi, radio, tape, pompa air, pengharum ruangan, CCTV dengan nilai total anggaran pemborosan Rp15,037 miliar untuk rumah jabatan dan gedung DPRD Riau''.

Bagi saya informasi ini sangat miris. Di tengah kemiskinan masih 7,08%, dan jumlah anak yang putus sekolah mencapai 44,36%, pertumbuhan ekonomi 2,74% (2019), jumlah angkatan kerja yang tamat dan tidak tamat sekolah dasar 35,18%, dan hanya 4,39 % penduduk dirawat di rumah sakit, 51,20% penduduk minum dengan air isi ulang, dan baru 44,97% penduduk bisa akses internet. Bisa dibayangkan Riau yang memerlukan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditampilkan tersebut ''juster'' tidak menjadi perhatian anggota DPR tersebut.

Sejak reformasi, DPRD menjadi lembaga superbodi. Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi (LPAD) tahun 2002 - 2003 melakukan monitoring DPRD Provinsi Riau yang menyebabkan kehebohan, dan keluarnya ancaman dari beberapa anggota DPRD pada saya yang ketika itu sebagai direktur.

Hasil monitoring ini secara sangat jelas mengambarkan bahwa DPRD tidak menunjukan kinerja untuk menyehatkan demokrasi dengan orientasi kepentingan sangat individu. Sejak awal reformasi sampai sekarang, yang sudah 20 tahun, DPRD Provinsi Riau belum menunjukkan perubahan alias masih sama ketika kami monitoring di tahuan 2002 - 2003. Bahkan menjadi beban biaya daerah yang seharusnya dialokasikan ke untuk kepentingan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas.

Atas dasar pertimbangan itu, maka pilihanya adalah menpertajam otonomi daerah yang fokus di kota dan kabupaten. Sekarang ini, otonomi daerah agak banci karena tumpang tindih kepentingan antara provinsi dan kabupaten. JIka otonomi ada di kota - kabupaten seharusnya provinsi tidak berfungsi politis, tetapi berfungsi administratif sebagai perwakilan pusat di daerah. Sebagai kepala administratif, tugasnya hanya koordinasi dan implementasi program pusat di daerah. Seluruh perencanaan program daerah adanya di kota dan kabupaten, lalu lalu disinkroniasikan di provinsi.

Provinsi sebagai perwakilan pusat diangkat bukan melalui proses politik dan tidak perlu juga diawasi melalui proses politik. Oleh karenanya, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi tidak dibutuhkan. Jika gubernur ditiadakan, dan DPRD dihapus maka dapat dipastikan triliunan rupiah bisa disalurkan ke masyarakat. Toh keberadaan DPRD juga lebih mewakili kepentingan pribadinya.

Jabatan politik mestinya hanya ada di kabupaten dan kota. Bupati dan walikota dipilih melalui jalur politik dan diperlukan lembaga DPRD kota/kabupaten yang dipilih melalui Pemilu. Mengutip pendapat Ward Bachrenscot (2020), pemilihan bupati dan walikota dituntuk dari partai yang menang dalam Pemilu dan mendapat dukungan mayoritas di DPRD. Bupati dan walikota tidak dipilih secara langsung tetapi dipilih oleh partai yang menang. Saat Pemilu partai sudah harus mengusung calon walikota dan bupati, sehingga masyarakat sudah punya dasar memenangkan partai dalam pemilu. Selain anggota DPRD kota/kabupaten tidak dilaksanakan lagi pemilihan langsung termasuk pemilihan kepada desa. Kepala desa dipilih oleh badan perwakilan desa dan tokoh adat dan agama di desa. Sehingga kepala desa diangkat tidak mengeluarkan dana besar untuk mendapat suara yang menimbulkan perpecahan ditingkat desa.

* Penulis adalah Direktur Scale Up