PEKANBARU – Anggota DPRD Riau Dapil Inhu-Kuansing, Marwan Yohanis, memastikan dirinya akan terus berteriak terkait persoalan kecurangan-kecurangan para pengusaha perkebunan di Provinsi Riau.

Hal tersebut dia sampaikan menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung tentang kerugian Rp 78 T yang dilakukan PT Duta Palma Nusantara. Menurut Ketua Pansus Penyelesaian Konflik Lahan ini, masih banyak praktik-praktik serupa yang terjadi.

"Itu baru satu perusahaan yang saya teriakkan selama ini, makanya dalam rekomendasi Pansus, kita minta supaya izin perusahaan nakal dicabut," ujar politisi Partai Gerindra ini, Minggu (7/8/2022).

Marwan menjelaskan, menangkap para pelaku perambah hutan yang di luar Hak Guna Usaha (HGU) bukanlah persoalan sulit. Berbeda dengan kejahatan-kejahatan kecil lainnya.

"Orang hanya kehilangan sepeda motor, bisa dengan mudah ditangkap, padahal kejadiannya cepat, dan motor itu barang bergerak, bisa disembunyikan, tapi kan bisa ditangkap," katanya.

Tapi, lanjutnya, kenapa lahan hutan yang dicuri, yang dibabat selama 30 tahun baru diungkap sekarang. Padahal ada menteri yang ditugaskan mengurusi hutan, kemudian ada OPD di provinsi dan kabupaten, hingga Polisi Hutan (Polhut).

"Negara ini mengeluarkan uang sekian miliar pertahun untuk orang-orang yang ditugaskan untuk itu, tapi kenapa tak terungkap selama ini? apa saja yang dilakukan Menteri LHK sampai Polhut selama ini?" terangnya.

Kasus Duta Palma ini, menurut Marwan, hanya satu dari sekian perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan. Jika semua itu dikalkulasikan, tentu kerugian negara yang ditimbulkan jauh lebih banyak ketimbang yang diekspos hari ini.

"Saya waktu belum menjadi anggota dewan, sampai saya jadi Ketua DPRD Kuansing, jadi Anggota DPRD Riau, sampai saya menginisiasi pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Lahan, saya belum puas, saya akan terus teriak," tegasnya.

Untuk itu, dia berharap Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus-kasus kecurangan pengusaha ini, dan kemudian mengembalikan lahan itu kepada masyarakat adat setempat.

"Di momentum hati kemerdekaan ini, saya ingin mengingatkan kepada pemegang kebijakan, bumi air dan tanah itu milik siapa sebenarnya? Pemerintah jangan menyalahkan masyarakat yang membuka lahan pakai kapak dan alat seadanya, sementara pengusaha yang memakai alat berat dibiarkan," pungkasnya. ***