JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil langsung memicu perhatian publik. Larangan itu dipastikan berlaku seketika setelah hakim mengetok palu dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Utama MK, Kamis (13/11/2025).

Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya. Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 menimbulkan ketidakjelasan norma.

“Yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum,” ungkapnya.

Mahfud MD, yang baru dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto Jumat (7/11/2025), menilai putusan MK memberi batasan tegas bagi praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Ia menyebut keputusan MK bersifat mengikat tanpa perlu menunggu perubahan undang-undang.

“Menurut undang-undang putusan MK berlaku seketika, begitu palu diketokkan, itu berlaku,” katanya, Sabtu (15/11/2025).

Ia menjelaskan, putusan Komisi Percepatan Reformasi Polri bersifat administratif dan disampaikan ke Presiden, sedangkan putusan MK adalah putusan hukum. Karena itu, institusi kepolisian harus segera menata ulang seluruh jabatan sipil yang saat ini masih ditempati anggotanya.

“Proses-proses pemberhentian itu harus segera diatur kembali kalau kita masih mau mengakui negara hukum atau negara demokrasi konstitusional,” urainya.

Mahfud menambahkan, frasa yang dibatalkan MK tidak perlu lagi direvisi dalam undang-undang.

“Undang-undangnya yang isinya ‘atau ditugaskan oleh Kapolri’ itu sudah dibatalkan. Berarti sekarang karena batal, ya sudah nggak usah diubah lagi,” jelasnya.

Permohonan yang dikabulkan MK diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. Keduanya menyoroti praktik penugasan polisi aktif di jabatan sipil strategis tanpa proses pensiun atau pengunduran diri. Mereka menilai praktik ini mengganggu netralitas aparatur negara dan menghambat meritokrasi dalam jabatan publik. 

Dalam permohonan yang dikabulkan, tercatat sejumlah nama polisi aktif yang menduduki jabatan sipil, mulai dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen Pol Setyo Budiyanto, Sekjen KKP Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho, hingga pejabat di BNN, BSSN, BNPT, Lemhannas, dan kementerian baru seperti Kementerian Haji dan Umrah. 

Daftar lengkap di antaranya:

1. Komjen Pol Setyo Budiyanto – Ketua KPK

2. Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho – Sekjen KKP

3. Panca Putra Simanjuntak – Lemhannas

4. Komjen Pol Nico Afinta – Sekjen Menteri Hukum

5. Komjen Suyudi Ario Seto – Kepala BNN

6. Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo – Wakil Kepala BSSN

7. Komjen Pol Eddy Hartono – Kepala BNPT

8. Irjen Pol Mohammad Iqbal – Inspektur Jenderal DPD RI

Kemudian terdapat sejumlah pejabat lain di bidang gizi nasional, kehutanan, hingga perlindungan pekerja migran, seperti:

1. Brigjen Sony Sanjaya – Wakil Kepala BGN

2. Brigjen Yuldi Yusman – Plt Dirjen Imigrasi

3. Kombes Jamaludin – Kementerian Haji dan Umrah

4. Brigjen Rahmadi – Staf Ahli Kementerian Kehutanan

5. Brigjen Edi Mardianto – Staf Ahli Kemendagri

6. Irjen Prabowo Argo Yuwono – Irjen Kementerian UMKM

7. Komjen I Ketut Suardana – Irjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Permohonan tersebut menilai pola penugasan tersebut rawan menghadirkan dwifungsi karena anggota Polri dapat berperan sebagai aparat keamanan sekaligus menjalankan fungsi administratif sipil. Putusan MK kini menjadi tonggak baru dalam penataan batas kewenangan di institusi kepolisian dan jabatan publik. ***