JAKARTA – Sengketa lahan seluas 16,4 hektar di kawasan Metro Tanjung Bunga kembali memanas. PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, perusahaan di bawah Lippo Group, menegaskan lahan yang dipersoalkan dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, merupakan aset sah yang diperoleh melalui proses jual beli puluhan tahun lalu.

Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Ali Said, menyampaikan lahan yang kini dipersoalkan telah dibeli dan dibebaskan secara resmi oleh perusahaannya pada periode 1991–1998.

“Hal itu berdasarkan proses pembelian dan pembebasan lahan yang dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai ketentuan hukum pada periode 1991–1998,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan PT GMTD ketika itu memiliki hak tunggal untuk melakukan pembebasan, pembelian, dan pengelolaan lahan di Metro Tanjung Bunga. Karena itu, ia menyebut berbagai klaim kepemilikan, termasuk yang disampaikan Jusuf Kalla, tidak memiliki landasan hukum.

“Setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut dengan dasar apa pun, khususnya pada periode 1991–1998, adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum, serta merupakan perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.

Ali berkata, satu-satunya pihak yang secara legal berwenang melakukan transaksi atas lahan itu pada masa tersebut hanyalah PT GMTD. Situasi makin memanas ketika dalam satu bulan terakhir pihaknya mencatat adanya upaya penyerobotan fisik di lokasi yang berada di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Upaya penyerobotan itu, kata Ali, sudah dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan serta Mabes Polri.

“Lahan 16 hektar yang dikuasai secara fisik oleh PT GMTD sempat terjadi upaya penyerobotan secara fisik dan ilegal yang terdokumentasi oleh pihak tertentu,” jelasnya.

Ali meminta seluruh pihak melihat sengketa ini berdasarkan dokumen dan aturan yang berlaku.

“PT GMTD Tbk memohon perhatian semua pihak untuk melihat dan menilai persoalan ini secara objektif, berlandaskan fakta hukum, dan sesuai dokumen resmi yang berlaku,” urainya.

Ia menegaskan PT GMTD siap bekerja sama dengan aparat demi menjaga kepastian hukum dan ketertiban.

“PT GMTD tetap menghormati seluruh proses penegakan hukum dan siap bekerja sama dengan aparat berwenang demi menjaga kepastian hukum, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas,” tutupnya. ***