JAKARTA – Gubernur Riau, Abdul Wahid, terus tancap gas mengejar berbagai peluang pembiayaan pembangunan dari pihak ketiga, meski kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau belum stabil.

Kamis (10/3/2025), Abdul Wahid didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Plt Kepala Bappeda Riau bertemu Pelaksana Tugas Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas, Siliwanti, dan perwakilan Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI), Maurin Sitorus, di Kantor Bappenas, Kuningan, Jakarta.

Pertemuan ini membahas kelanjutan program hibah Compact II dari Millennium Challenge Corporation (MCC), lembaga donor dari Amerika Serikat, yang menyalurkan dana sebesar USD 649 juta kepada Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia turut memberikan kontribusi sebesar USD 48,7 juta untuk mendukung program ini.

Bappenas menetapkan lima provinsi sebagai sasaran utama program pendanaan inovatif ini, yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Bali, dan Sulawesi Utara. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang dinilai siap dan telah memenuhi kriteria investasi dari MCC.

Usulan Riau yang telah disetujui mencakup peningkatan akses dan pelayanan transportasi RoRo Dumai–Rupat, termasuk pengadaan tiga kapal feri, pembangunan dua dermaga, terminal penumpang, serta perbaikan infrastruktur jalan di Pulau Rupat.

“Provinsi Riau termasuk terbaik dalam pelaksanaan program Compact I. Kami optimistis program Compact II juga bisa berjalan baik tahun ini,” ujar Siliwanti.

Gubernur Riau berharap program ini tidak hanya mendukung infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor lain seperti pengembangan kawasan strategis dan dukungan pembiayaan UMKM.

“Pulau Rupat punya potensi wisata besar. Kami bersyukur sudah masuk kriteria investasi. Namun kami juga berharap ada dukungan bagi UMKM,” ujar Wahid.

Ia juga mengusulkan penyusunan roadmap pembangunan jangka panjang Provinsi Riau hingga 2045 untuk mendukung visi Indonesia Emas Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau bisa kami dibantu mendesain pembangunan jangka panjang Riau, agar arah kebijakan lebih terukur dan mendukung program nasional,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Maurin Sitorus dari MCAI menyebut 90 persen kemungkinan program hibah Compact II akan terealisasi tahun ini. Ia membenarkan bahwa Provinsi Riau menjadi salah satu daerah terbaik dalam perencanaan dan realisasi program ini.

“Terkait pembiayaan UMKM, bisa dimasukkan ke dalam Program MSME Finance. Kita ingin dorong UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha agar bisa akses pembiayaan melalui bank. Dana hibah akan dititipkan ke bank,” jelas Maurin.

Sementara usulan roadmap pembangunan dapat dimasukkan dalam Program Atlas, yang mencakup studi kelayakan dan bantuan teknis.

Maurin juga menjelaskan empat kategori utama hibah Compact II, yaitu:

* Atlas: peningkatan kapasitas, bantuan teknis, studi kelayakan, dan konstruksi,

* FMDP: skema blended finance dan bantuan teknis,

* MSME: skema pembiayaan UMKM dan integrasi data UMKM,

* Monitoring dan Evaluasi: pelatihan, konsultan, serta operasional.

Menutup pertemuan, Gubernur Abdul Wahid menyampaikan apresiasinya dan menyarankan pelibatan bank daerah Riau dalam skema pembiayaan UMKM.

“Riau punya bank daerah. Jika bisa dilibatkan, kami sangat berterima kasih. Apapun persyaratan dan kebijakan pendukung akan kami siapkan,” pungkasnya. ***