
PEKANBARU - Masyarakat Kota Pekanbaru merasa tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pekanbaru pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ternyata, kenaikan tagihan PBB tersebut disebabkan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah, satu tingkat sejak Januari 2019 lalu.
"Memang sejak Januari 2019 tagihan PBB mengalami kenaikan. Kenaikan itu disebabkan penyesuaian terhadap NJOP yang naik satu tingkat," jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Kamis, (25/7/2019).
Selain NJOP, kenaikan tagihan ini juga dikarenakan penghapusan subsidi PBB yang sebelumnya diberikan Pemko Pekanbaru sejak beberapa tahun lalu. Penghapusan subsidi ini sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 165 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Perwako nomor 138 tahun 2014 tentang pemberian pengurangan PBB pedesaan dan perkotaan (PB2) terutang di wilayah Pekanbaru.
"Untuk subsidi PBB yang sebelumya diberikan Pemko Pekanbaru sampai tahun lalu juga dihapuskan. Jadi tahun ini tidak ada subsidi, makanya tagihan PBB itu rasanya lebih mahal," terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Marzuki mengatakan, apabila ada masyarakat yang merasa keberatan akan tingginya harga PBB, bisa mengajukan langsung ke Bapenda.
"Kalau ada Wajib Pajak (WP) yang keberatan, misalnya karena dirasa tagihannya terlalu tinggi, bisa mengajukan keberatan ke Bapenda langsung. Nanti ada formulir yang kita sediakan di loket pelayanan untuk diisi, dan kita juga akan membentuk tim untum meninjau lokasi dan alamat WP," paparnya. ***