PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda Pajak DPRD Riau, Sugeng Pranoto, mempertanyakan kenapa sampai hari ini masyarakat belum bisa menikmati bea balik nama kendaraan gratis.

Padahal, kata Sugeng, pihaknya sudah mempersiapkan Perda ini akhir tahun lalu, dan menargetkan agar awal tahun 2022 ini masyarakat sudah bisa balik nama kendaraan motornya. Selain bea balik nama gratis, Perda ini juga membahas soal Pajak Air Permukaan (PAP).

Baca juga:  Sugeng Pranoto Berharap Awal Tahun 2022 Biaya Balik Nama Kendaraan Sudah Gratis

Baca juga:  Rencana Penggratisan Bea Balik Nama Kendaraan Direspons Positif, Fraksi Golkar: Inilah yang Diinginkan Masyarakat

Namun, sampai hari ini dirinya belum menerima perkembangan apapun dari Pemprov Riau selaku pihak yang mestinya menindaklanjuti Perda itu dengan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang teknis penerapan regulasi baru ini.

Baca juga:  DPRD Riau Bentuk Pansus Pajak Daerah, Pemerintah Akan Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan

Politisi PDIP ini menduga, keterlambatan pembuatan Pergub tersebut dikarenakan penggantian pejabat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari yang sebelumnya Herman ke Syahrial Abdi.

"Nanti kita akan panggil Bapenda, kenapa lambat Pergub-nya diterbitkan, oleh Pak Herman dulu kita sudah komitmen akhir tahun," ujar Legislator Dapil Inhu-Kuansing ini, Selasa (8/2/2022).

Atau mungkin, sambung Sugeng, Pergub itu sudah dibuat tapi tidak ditembuskan ke DPRD Riau. Tapi kemungkinan ini sangat kecil, karena bagaimanapun semua Pergub wajib ditembuskan ke DPRD Riau selaku pihak yang membuat Perda.

Lebih jauh, Sugeng menyebut, pihaknya sudah bekerja keras dalam melakukan revisi Perda tersebut, bahkan memantau langsung ke perushaaan-perusahaan yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

"Makanya, kita mendorong supaya Pergub-nya cepat keluar, dan kita segera sosialiasikan ke masyarakat. Supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bisa meningkat," tutupnya. ***