SELATPANJANG, GORIAU.COM - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmisgrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Said Asmarudin melalui Kabid Tenaga Kerja, Sarifudin Y Kai, mengatakan hingga saat ini masih ada perusahaan di Meranti yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Padahal penerimaan tenaga kerja telah diatur dalam undang-undang no 13 tahun 2003.


Kata Sarifudin ketika ditemui wartawan, Senin (15/9/2014), penerimaan tenaga kerja telah diatur dalam undang undang no 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, dimana setiap instansi maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja diwajibkan berkoordinasi dengan Disnaker.
"Nyatanya sampai saat ini tidak seperti itu. Sebagian instansi dan perusahaan lebih dulu menerima tenaga kerja nya baru melaporkan ke disnaker. Dari 200 perusahaan yang ada di Meranti baru 156 perusahaan yang baru mendaftar ke Dinsosnakertrans," kata Sarifudin kepada wartawan.
Ditambahkan Sarifudin pula, tujuan UU itu untuk melindungi hak hak para pencaker, apakah mereka masuk kedalam program BPJS atau tidak. Hal ini sebenarnya menguntungkan manajemen perusahaan karena biayanya sangat murah yakni hanya sekitar 1 persen dari gaji.
"Ini sudah diatur dalam undang undang no 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja," tambahnya.
Dirinya berharap agar perusahaan mendaftarkan tenaga kerja nya secara periodik. Bagi yang tidak mendaftarkan tenaga kerja nya akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya kepada pencaker yang sudah mendaftar di disnaker dan belum mendapatkan lowongan kerja minimal enam bulan wajib mendaftar ulang.
"Bagi pencaker yang sudah bekerja wajib mengembalikan kartu pencakernya ke Disnaker lagi," ungkap Sarifudin.***