PEKANBARU, GORIAU.COM - Pakar lingkungan dari Universitas Riau, Prof. Adnan Kasri, menyatakan pemerintah harus menegakan Undang Undang No 32/2009 untuk mengatasi persoalan kebakaran lahan penyebab tercemarnya lingkungan di Riau.

"Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan jawaban atas persoalan lingkungan yang semakin kompleks di Riau dan berbagai wilayah lainnya," kata Adnan yang juga guru besar lingkungan Universitas Riau di Pekanbaru, Rabu (26/6/2013).

Kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan menurut dia merupakan masalah yang kompleks, telah terjadi di berbagai wilayah provinsi di Indonesia khususnya di Sumatera dan Riau sejak berpuluh tahun silam.

Dahulu, demikian Adnan, persoalan ini mungkin bisa menjadi dilema karena aturannya masih belum tegas. Tapi saat ini, telah ada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memang secara tegas berbicara soal penegakkan hukum lingkungan.

Menuut dia, penyelesaian masalah lingkungan ini adalah masalah ketegasan bukan lagi kemampuan, karena sudah ada aturan yang jelas dan tinggal bagaimana menjalankannya. Untuk diketahui, bahwa pembangunan sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan rakyat harus memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan.

Persoalan utama dari pembangunan menurut dia adalah meningkatnya resiko terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Maraknya persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Riau saat ini merupakan suatu persoalan klasik dalam penegakan hukum lingkungan. "Pelaku tindak pidana lingkungan biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi dan politis sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum lingkungan," katanya.

Penegakan hukum pidana dalam konteks hukum lingkungan menurut dia bersifat ultimum remedium. Menurut dia, instrumen pidana merupakan solusi terakhir atas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau perusahaan maupun kelompok.

"Hukum lingkungan juga mendayagunakan hukum administrasi dan hukum perdata sebagai tool untuk meminimalisir kejahatan lingkungan. Namun berbeda kasus dengan kebakaran lahan di Riau yang memang setiap tahun terjadi, sewajarnya memang pelakunya dihukum agar memberi efek jerah sehingga kasus serupa tidaka lagi terulang," katanya.

Seperti diketahui, Undang Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan adalah untuk mengantisipasi persoalan lingkungan. Namun sejauh ini, menurut pakar, koordinasi dalam penengakan hukum lingkungan belum tertata dengan maksimal sehingga penerapannya pun turut tidak maksimal.

Kasus lingkungan berupa peristiwa kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau sudah menjadi masalah kompleks karena terjadi setiap tahun, ketika musim kemarau melanda berbagai wilayah di provinsi ini.

Bahkan saat ini, akibat dari peristiwa tersebut, sejumlah wilayah Riau tercemar kabut asap, bahkan dikabarkan telah menjangkau beberapa negara Asia Tenggara.

Upaya pemadaman terus dilakukan pemerintah dengan melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusat Teknologi untuk hujan buatan, bahkan TNI/Polri. Beberapa orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan gambut (per orangan/bukan perusahaan) juga telah berhasil diamankan pihak Kepolisian Daerah Riau.(fzr)