PEKANBARU - Kasus dugaan korupsi pembangunan Hotel Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sudah masuk tahap persidangan. Sidang perdana digelar Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru pada Selasa, 30 Januari 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing.

Kasi Pidsus Kejari Kuansing Andre Antonius bertindak selaku JPU membacakan surat dakwaan untuk Hardi Yakub dan Suhasman. JPU mendakwa Hardi Yakub, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kuansing telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama Suhasman melakukan perbuatan menganggarkan pembangunan Hotel Kuansing dengan cara tidak mengikuti mekanisme yang benar, dimulai dari pembebasan lahan tahun 2013 sampai pembangunan hotel tahun 2014.

"Terdakwa tidak melaksanakan tahapan perencanaan penyusunan anggaran baik untuk pembebasan tanah maupun untuk pembangunan Hotel Kuansing, yaitu menyusun RKPD tidak melalui Musrenbang dan tidak terintegrasi dengan renstra SKPD," ujar Andre Antonius dalam sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Zefri Mayeldo Harahap bersama hakim anggota Yulia Artha Pujayotama dan Rosita.

Kemudian, lanjut Andre, khusus untuk pembebasan tanah di samping Gedung Abdoer Rauf pada tahun 2013 untuk pembangunan Hotel Kuansing tahun anggaran 2014, Hardi Yakub hanya menerima usulan pembebasan tanah dari Suhasman selaku Kepala Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kuansing. Selanjutnya, Hardi Yakub menyisipkan ke dalam RKPD dan KUA-PPAS tahun 2013 yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2012.

"Dengan tujuan, seolah-olah penganggaran untuk pembebasan tanah di samping Gedung Abdoer Rauf di Jl Proklamasi, Kelurahan Sungaijering untuk pembangunan Hotel Kuansing telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan dari Bappeda Kuansing," kata Andre. Dengan masuknya dalam RKPD, maka dianggarkan belanja modal untuk pembebasan lahan pada tahun 2013 senilai Rp5,3 miliar.

Hardi Yakub juga didakwa telah merubah studi kelayakan tanpa diketahui oleh tim ahli dari Universitas Riau mengenai review studi kelayakan pembangunan Hotel Kuansing. Awalnya, lokasi yang di-review oleh tim ahli berada di samping Wisma Jalur, selanjutnya diubah oleh terdakwa menjadi di samping Gedung Abdoer Rauf, tanah ini milik masyarakat.

"Karena tanah milik masyarakat, memerlukan anggaran pembebasan lahan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembangunan Hotel Kuansing. Sehingga, baik itu pembebasan tanah maupun untuk pembangunan Hotel Kuansing tanpa studi kelayakan dari ahli," tutur Andre.

Tidak hanya Hardi Yakub, JPU juga mendakwa Suhasman yang melakukan pembebasan lahan tidak memperhatikan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2013, dimana NJOP untuk Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2013 senilai Rp128 ribu per meter persegi.

"Melakukan transaksi pembelian terkait pembebasan tanah milik almarhum Susilowadi yang mempergunakan akta jual beli yang diterbitkan oleh Zainal Ardi selaku PPTK sekaligus anggota panitia kegiatan pembebasan tanah samping Gedung Abdoer Rauf, berdasarkan surat kuasa mutlak, dimana yang bertanda tangan dalam akta jual beli, baik selaku penjual maupun pembeli adalah Susilowadi," papar Andre.

Suhasman juga didakwa melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan kepada Susilowadi tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, yakni anggota Polri, melainkan sebagai karyawan swasta. Padahal, Suhasman dan seluruh panitia pembebasan lahan mengetahui identitas Susilowadi adalah anggota Polri

"Terdakwa menyamarkan pembayaran pembebasan tanah dengan cara memerintahkan bendahara pengeluaran Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kuansing untuk mencantumkan rekening Bagian Pelayanan Pertanahan dalam surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa," kata Andre.

Surat permintaan pembayaran diterbitkan pada tanggal 6 November 2013, bersamaan dengan surat perintah membayar (SPM) kepada bendahara umum daerah (BUD) Pemkab Kuansing. Dalam SP2D berisi pembayaran LS yang tertera kepada Susilowadi sebagai pemilik tanah, namun rekening yang dilakukan transfer beserta cek giro adalah rekening milik Bagian Pertanahan Setda Kuansing.

"Selanjutnya melakukan pencairan secara tunai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak terkait besaran uang yang sebenarnya diterima oleh Susilowadi," kata Andre.

Setelah dibebaskan, tanah tersebut tidak dilakukan balik nama dan tidak disertifikatkan atas nama Pemda Kuansing, sehingga sampai sekarang tanah tersebut masih atas nama Susilowadi.

Perbuatan Hardi Yakub bersama Suhasman mengakibatkan Pemkab Kuansing mengeluarkan anggaran senilai Rp5,252 miliar yang bersumber dari APBD 2013 untuk pembebasan tanah. Hal ini menjadi dasar Pemda Kuansing menggarkan serta melaksanakan pembangunan Hotel Kuansing pada tahun 2014 dengan pagu anggaran Rp47,7 miliar di samping Gedung Abdoer Rauf tanpa studi kelayakan dari tim ahli. Perbuatan keduanya jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sehingga telah memperkaya Susilowadi sebesar Rp3,1 miliar, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,6 miliar," kata Andre.

Kerugian negara ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Riau tertanggal 4 Oktober 2023. Rinciannya, pada kegiatan pembebasan tanah senilai Rp5,252 miliar dikurangi dengan harga tanah sesuai NJOP Rp2,1 miliar, sehingga kerugian keuangan negara Rp3,1 miliar.

Dari pembangunan Hotel Kuansing kerugiannya adalah Rp19,5 miliar. Hasil ini didapat setelah pencairan dana Rp45,9 miliar dikurangi PPN Rp4,1 miliar, kemudian dikurangi nilai bangunan hotel yang masih bisa dimanfaatkan senilai Rp22,2 miliar.***