TELUKKUANTAN - Mahasiswa menilai kinerja anggota DPRD Kuansing periode 2014 - 2019 berbanding terbalik dengan kinerjanya. Hal itu disampaikan mahasiswa Uniks saat menggelar aksi saat pelantikan anggota DPRD Kuansing periode 2019 - 2024, Senin (9/9/2019).

"Kami menilai, tidak ada Perda inisiatif yang benar-benar menyentuh masyarakat Kuansing," ujar Febri Gusti Indrayanto, koordinator lapangan dalam orasinya.

Selain Perda yang sudah menjadi protap, lanjut Febri, DPRD Kuansing hanya menyelesaikan 12 Perda. Dari 12 itu, hanya dua Perda inisiatif DPRD.

"Perda inisiatifnya hanya untuk kepentingan dewan. Yakni, berkenaan dengan hak keuangan anggota DPRD pada tahun 2017. Ini jelas melukai hati rakyat," ujar Febri.

Perda inisiatif lain yang dibuat DPRD adalah Hari Jadi Kuansing pada tahun 2016.

"Patut kami pertanyakan, anggaran yang mencapai Rp30 miliar lebih setiap tahun untuk apa saja? Apa hasil dari Bimtek dan Kunker yang dilaksanakan hampir setiap minggu itu? Di tahun 2019 ini, tidak ada Perda inisiatif yang dibuat DPRD. Bahkan, Perda yang sudah menjadi protap pun tidak selesai," ujar Febri.

Senada dengan itu, Boy Nopri Yarke Alkaren, Presma Uniks juga mengkritisi kinerja anggota DPRD Kuansing periode 2014 - 2019. Menurutnya, dengan anggaran yang fantastis, tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk tidak bekerja.

"Kerjanya apa, penganggaran yang berpihak kepada masyarakat, buat Perda yang membela masyarakat, awasi pembangunan. Bukan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujar Boy Nopri.

Mahasiswa Kuansing kurang puas dengan aksi unjuk rasa tersebut. Sebab, tidak semua anggota dewan menandatangani fakta integritas.

"Dalam waktu dekat, kami akan turun lagi dengan jumlah yang lebih besar," ujar Boy Nopri.***