PEKANBARU, GORIAU.COM - Entah karena lupa atau hanya copi paste, yang jelas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Riau yang dilakukan Pemprov Riau ternyata masih memuat pasal mengenai RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) dan SBI (Sekolah Berstandar Internasional). Akibatnya, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Riau melayangkan kritikan.

Kritikan disampaikan pandangan umum Fraksi-fraksi pada Paripurna DPRD Riau dengan agenda pandangan umum fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan pendidikan di Riau, Senin (3/6/2013) malam. Rapat dipimpin Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi, sedangkan dari Pemprov Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit.

Pada sidang tersebut, hampir semua fraksi dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Riau menyatakan bahwa RSBI dan SBI sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga tidak perlu lagi dicantumkan dalam Ranperda tersebut. Fraksi Golkar yang memberikan pandangan umum yang disampaikan oleh Ilyas Labay SSos MSi mengatakan seharusnya Dinas Pendidikan tak memasukkan lagi pasal mengenai RSBI dan SBI. ''RSBI dan SBI ini sudah dihapuskan oleh MK sehingga tidak perlu dicantumkan dalam Ranperda ini,'' kata Ilyas Labay.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Eddy Yatim. Begitu pula pandangan umum fraksi PDIP yang disampaikan oleh Zukri Misran. Serta faksi PAN yang disampaikan oleh Dra H Hikmani MPd, fraksi PPP yang disampaikan oleh Jabarullah, pandangan umum fraksi PKS disampaikan oleh Masnur HS dan pandangan umum fraksi Gabungan disampaikan oleh Ramli FE.

''Kita sangat menyayangkan Ranperda dari pihak eksekutif masih mencantumkan RSBI dan SBI. Masih banyak hal-hal yang harus diatur dalam penyelenggaraan pendidikan di Riau seperti fasilitas sekolah di daerah pinggiran yang jauh dari kelayakan,'' kata Ramli.

Kritikan fraksi-fraksi ini akhirnya disampaikan Ketua DPRD Riau, HM Johar Firdaus MSi kepada Wakil Gubernur Riau, MR Mambang Mit untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan perbaikan naskah Ranperda yang akan dbahas oleh Pansus. (nti)