JAKARTA - Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Elly Fatimah mendorong agar RIA atau Regulatory Impact Assessment dapat optimal diterapkan di setiap instansi dalam membuat kebijakan publik.

Dalam publikasi LAN (Lembaga Administrasi Negara) yang dikutip GoRiau.com, Sabtu (28/8/2021), Elly memaparkan, penyusunan produk hukum saat ini lebih banyak menekankan pada aspek legal-drafting. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang memperhatikan aspe-aspek lain secara lebih komprehensif.

Oleh karena itu, kata Elly, RIA menjadi instrumen penting untuk dapat dikuasai oleh para perancang kebijakan agar dapat mengkalkulasi biaya yang mungkin ditanggung serta manfaat yang dapat diperoleh dalam mengimplementasikan kebijakan.

"Melalui RIA, para perancang kebijakan publik dapat mengkalkulasi sejak awal berapa besar biaya yang ditanggung dan manfaatnya dalam implementasi kebijakan. Maka, dapat dievaluasi mana kebijakan yang produktif dan kontra-produktif bagi dunia usaha dan kepentingan publik. Jangan sampai, alih-alih membantu masyarakat, regulasi yang buruk malah bisa membebani masyarakat," jelasnya.

Hingga 10 Agustus 2021, pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di seluruh Indonesia telah mencapai 3.987 orang. "Kami berharap, analis kebijakan dapat belajar lebih banyak tentang RIA, sehingga dapat memahami dan mampu menerapkan di instansinya masing-masing,".

"RIA diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mengembangkan kebijakan populis, berorietasi pada kepentingan publik, efektif, kredibel dan responsif," ujarnya.

Tentang Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN

Ini adalah unit kerja di LAN yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian pembinaan JF Analis Kebijakan.***