TELUKKUANTAN - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kuantan Singingi (Kuansing) telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik antara PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat Kenegerian Siberakun.

"Tim ini dinamakan tim sembilan yang akan bekerja mencari dan mengumpulkan data tentang HGU PT Duta Palma," ujar Ketua Dewan Pengurus Harian LAMR Kuansing Sardiyono, Selasa (14/7/2020) di Telukkuantan.

LAMR Kuansing menilai ada kejanggalan dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) anak perusahaan Darmex Agro ini. Dimana, HGU Duta Palma seharusnya sudah berakhir pada 2018 lalu. "Tapi mereka sudah memperpanjang 13 tahun sebelum HGU habis."

"Kita melihat, ada kekhawatiran dari Duta Palma. Makanya mereka cepat-cepat mengurus HGU. Idealnya, HGU ini diperpanjang tiga tahun sebelum masanya berakhir. Itu melibatkan masyarakat setempat dan pemerintah daerah," ujar Sardiyono.

Karena itu, pemerintah harus meninjau ulang perpanjangan HGU yang diterima PT Duta Palma Nusantara (DPN).

Senada dengan itu, Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Kuansing Dt. Pebri Mahmud menegaskan bahwa pihaknya akan menggugat SK HGU PT DPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

"Kita akan gugat SK BPN terkait perpanjangan HGU Duta Palma ke PTUN Pekanbaru," ujar Pebri.

BPN mengeluarkan SK nomor 38/HGU/BPN/2005 tentang pemberian perpanjangan HGU Duta Palma di Kuansing.

"Kami mempertanyakan luas riil HGU yang terdaftar di Kementerian Agraria atau BPN dengan luasan yang ada di lapangan," ujar Pebri. LAMR menduga, PT DPN menggarap lahan melebihi HGU-nya.

"Maka, salah satu tuntutan kita ke PTUN nantinya, kita minta ukur ulang HGU tersebut," ujar Pebri.

Konflik antara PT DPN dan masyarakat adat Kenegerian Siberakun telah memakan korban. Dimana, ada lima orang warga Siberakun yang ditahan polisi. Salah satunya adalah Kepala Desa Siberakun.

Kasus ini bermula ketika PT DPN memutus jalan masyarakat yang berada di areal HGU-nya. Sehingga, tak ada akses masyarakat menuju kebun.

Masyarakat Siberakun berupaya untuk berunding dengan PT DPN, meminta agar jalan tak diputus. Setelah beberapa kali perundingan, tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya warga emosi dan membakar satu alat berat yang berada di DPN.***