
PEKANBARU - Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Syahril Abu Bakar mengungkapkan, ada Seratusan laporan masuk terkait persoalan antara masyarakat adat dan perusahaan, terutama menyangkut tanah ulayat. Sebab itu pihaknya akan segera duduk semeja dengan Kapolda Riau yang baru, Brigjen Nandang guna membahasnya.
Mantan Ketua DPP KSBSI (2006-2013) ini mengatakan, dengan masuknya Kapolda Riau yang baru Brigjen Nandang, LAM Riau akan segera berkoordinasi untuk mengurai 'benang kusut' tersebut. Menurutnya, banyak hutan dan tanah di Riau dikuasai perusahaan sehingga perlu ada penyelesaian, termasuk dalam sisi hukum yang tentunya melibatkan kepolisian.
"Kita akan sampaikan persoalan ini dengan tuan Kapolda Riau (Brigjen Nandang, red). Masalah antara masyarakat adat dan perusahaan, terutama menyangkut tanah ulayat. Banyak hutan tanah kita dikuasai perusahaan, sehingga perlu penyelesaian secara kekeluargaan atau hukum," ungkapnya berbincang dengan GoRiau.com.
LAM Riau menginginkan keberadaan perusahaan-perusahaan besar tersebut memberi imbas positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ini yang kita perjuangan dan selesaikan, menyangkut hak masyarakat. Tentu kita perlu dukungan dan bantuan Polda," yakinnya.
"Prinsipnya LAM mendukung dunia usaha yang berjalan di Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kita juga berharap, dengan banyaknya perusahaan besar di sini, masyarakat dapat merasakan imbas positif, terutama masyarakat adat, karena banyak lahan yang digunakan itu merupakan tanah ulayat," jelasnya.
Syahril meyakinkan, dalam waktu dekat ini akan mengundang Brigjen Nandang untuk duduk semeja membahas polemik tersebut. Sebab ini merupakan salah satu peran fungsi LAM Riau dalam membela kepentingan masyarakat. "Kita harap dengan kehadiran Brigjen Nandang, semakin dapat sama-sama menyelesaikan benang kusut ini," ucapnya.
"Dalam waktu dekat ini kita akan undang beliau (Brigjen Nandang) untuk duduk semeja, kita bentangkan persoalan tanah ulayat di Riau ini, kita akan bahas dari sisi mana kita bisa cari solusinya. Artinya perusahaan untung, masyarakat juga untung. Yang perlu jadi catatan, dunia usaha tak perlu khawatir, LAM bekerja sama. Mereka memang punya skil serta modal, dan masyarakat adat punya asetnya," yakin dia.
Kurun waktu lima tahun belakangan, ada beratus pengaduan yang masuk menyangkut persoalan tanah. Sebagian sudah dilimpahkan ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang sudah dibentuk LAM, baik melalui peradilan atau penyelesaian secara kekeluargaan. "Karena persoalan jelas, payung hukumnya jelas, yang memisahkan tanah negara dengan tanah adat, serta menyangkut hak-hak masyarakat adat," tegas Syahril.
Terakhir, selain persoalan tanah ulayat, LAM Riau juga terus memperkuat kemitraannya dengan Polda Riau dan jajaran yang selama ini sudah terjalin baik. Bahkan tak jarang pula keduanya bergandengan menyelesaikan berbagai konflik atau gesekan sosial yang terjadi di bumi melayu ini.
"Tentu, kita semakin meningkatkan kemitraan dengan Polda Riau, karena selama ini hal tersebut sudah terjalin baik. Di luar konflik tanah, jika ada gesekan, misalnya konflik sosial, kita bersama Polda menyelesaikan, ini sudah tradisi yang kita jaga," tutup Syahril Abu Bakar di kantornya. ***