JAKARTA – Pergeseran jabatan yang dilakukan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, kembali menjadi sorotan setelah rotasi kilat terhadap sejumlah pejabat kejaksaan diumumkan melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 1043 Tahun 2025. Mutasi yang terjadi dalam rentang waktu sangat singkat itu memicu kritik keras karena dianggap mengganggu prinsip meritokrasi di tubuh kejaksaan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai rotasi jabatan tidak boleh dilakukan sembarangan apalagi didasari unsur politik maupun kelompok kepentingan.

“Rotasi tidak boleh dilakukan berdasarkan blok kepentingan, dukung-mendukung, apalagi berdasarkan kesukaan,” tegasnya, Jumat (28/11/2025).

Menurut Ray, rotasi jabatan idealnya hanya boleh terjadi karena empat alasan: sesuai ketentuan, promosi, sanksi etik, dan pengisian jabatan yang kosong. Ia mengingatkan bahwa Kejaksaan memiliki reputasi cukup positif di mata masyarakat karena perannya dalam pemberantasan korupsi, sehingga jangan sampai langkah-langkah internal merusak kepercayaan publik.

“Perhatian masyarakat terhadap isu korupsi sangat tinggi. Aktivitas kejaksaan sudah mendapatkan apresiasi yang bagus, dan itu harus dijaga,” ujar aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah ini.

Ray menambahkan bahwa reputasi baik tersebut hanya dapat bertahan jika Kejaksaan konsisten menjunjung profesionalisme.

“Menjaga kepercayaan publik berarti mendahulukan prinsip meritokrasi dalam setiap rotasi jabatan,” pungkasnya.

Dalam keputusan terbaru Jaksa Agung, 12 jaksa mengalami pergeseran posisi, sebagian dalam waktu yang sangat singkat. Saiful Bahri Siregar, misalnya, baru 16 hari menjabat Wakajati Sultra sebelum dipindah menjadi Wakajati Jawa Timur. Hari Wibowo yang baru empat bulan di Wakajati Jatim kini digeser menjadi Direktur A di Jampidum. 

Mutasi cepat juga dialami I Putu Gede Astawa yang baru menjabat Wakajati Bali pada 17 Juli namun kini dialihkan menjadi Direktur III Intelijen. Sunarwan yang empat bulan menjabat Wakajati Papua dipindahkan menjadi Wakajati Bali. Jefferdian yang baru menempati kursi Direktur Pertimbangan Hukum sejak Oktober kini diarahkan menjadi Kajati Papua.

Rotasi lain menyasar Irene Putrie, yang baru empat bulan menjabat Wakajati Kepri sebelum dipindahtugaskan menjadi Direktur Pertimbangan Hukum. Sementara Diah Yuliastuti yang baru empat bulan menjadi koordinator Datun kini mengisi posisi Wakajati Kepri.

Pergeseran paling cepat dialami Ardiansyah. Baru dilantik 13 Oktober sebagai Inspektur Muda Keuangan, ia langsung dipindahkan ke posisi koordinator bidang Intelijen.

Rentetan mutasi super cepat ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi arah pembinaan karier di Kejaksaan. Perdebatan terkait efektivitas dan motif rotasi diperkirakan masih akan terus bergulir seiring banyaknya pejabat yang berganti posisi dalam waktu singkat. ***