JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan menambahkan kriteria bagi bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden (pilpres) 2024, yakni kriteria nol.

Dikutip dari Sindonews.com, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said,, mengatakan, kriteria nol tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pesan.

"Sebenarnya bukan menambah, tapi memperkuat pesan," ujar Sudirman Said, Jumat (21/7/2023).

Dituturkan Sudirman Said, Anies sudah lama menetapkan kriteria nol bagi bakal cawapresnya. Ia kemudian menjelaskan maksud dari kriteria nol tersebut.

"Kita ingin memulai ikhtiar perbaikan, maka akan bagus kalau kepemimpinan nasional merupakan dwi tunggal yang bebas dari risiko-risiko hukum," katanya.

Dalam keadaan apa pun, kata Sudirman, Indonesia akan berwibawa apabila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih, kredibel, tidak korupsi, kompeten, dan memiliki visi besar tentang negara.

"Karena itulah Pak Anies memperkuat kriteria calon pendampingnya dengan cara demikian," ujarnya

PKS-Demokrat Dukung

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat memberikan dukungan atas kriteria nol yang ditambahkan Anies Baswedan untuk cawapresnya dalam kontestasi Pilpres 2024.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyampaikan, pihaknya selaras dengan apa yang dipikirkan Anies. Menurut Mardani, capres maupun cawapres tidak boleh dibebani oleh masa lalu.

"(Sehingga) tidak ada peluang dikriminalisasi. Dan itu jadi dasar yang kuat untuk membangun Indonesia yang bersih dan berani memberantas korupsi," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Senada dengan Mardani, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, kriteria nol ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan.

"Bersih dan berani ini pun sangat diperlukan jika mendapatkan kesempatan sejarah memperoleh mandat rakyat pada Pilpres 2024 nanti," ujarmya.

Menurut dia, dalam agenda perubahan dan perbaikan ini terkandung empat substansi yang mesti dijalankan yaitu menentukan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang.

"Apa hal yang mesti dikoreksi dari kebijakan sekarang, apa yang harus dihentikan dari kebijakan sekarang, dan apa hal baru yang mesti dibuat sama-sama," ucapnya.

"Untuk efektifikasi dan optimalisasi menjalankan ini, butuh orang yang tak memiliki beban masa lalu dan keberanian. Mas Ketum AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria ini," tutupnya.***