JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sejumlah pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi kuota haji khusus belum menunjukkan sikap kooperatif. Beberapa bahkan menolak hadir meski telah dipanggil secara resmi.

"Untuk identitas, kami belum bisa menyampaikan karena penanganan perkara kuota haji ini masih dalam tahap penyelidikan," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Senin (23/6/2025).

Saat ditanya apakah yang enggan hadir berasal dari kalangan penyelenggara negara atau pihak swasta, Budi menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Ia hanya menegaskan bahwa semua pihak yang dipanggil diharapkan bersikap kooperatif.

“KPK meminta kepada pihak-pihak terkait yang dipanggil atau dimintai keterangannya untuk datang dan memberikan keterangan yang dibutuhkan,” katanya.

Ia menambahkan, isu haji sangat sensitif bagi masyarakat karena menyangkut layanan keagamaan yang diberikan kepada umat Islam di Indonesia. “Oleh karena itu, proses penanganan perkara ini harus dijalankan secara efektif,” ujarnya.

KPK juga memeriksa Ustadz Khalid Basalamah yang diketahui memiliki biro perjalanan haji dan umrah bernama Uhud Tour. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mendalami praktik korupsi pada kuota haji khusus.

KPK sebelumnya telah memanggil sejumlah pihak sejak Kamis (20/6/2025) untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkap bahwa praktik dugaan korupsi ini tidak hanya terjadi tahun ini, tetapi juga sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu sorotan utama dalam kasus ini adalah pembagian tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah, yang dibagi 50:50—10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian tersebut disebut sebagai salah satu titik kejanggalan oleh Pansus Angket Haji DPR RI.(ant)