JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mengusut kasus korupsi yang melibatkan para calon kepala daerah saat proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

''Proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh oleh proses politik tersebut,'' kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin (7/9/2020).

Ali mengatakan proses hukum di KPK sangat ketat. Syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku.

Lanjut Ali, KPK juga mengimbau masyarakat agar selektif memilih calon kepala daerah. Bahkan, tegas Ali, beberapa program pencegahan terkait Pilkada 2020 telah disiapkan KPK.

''Antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih,'' tutup Ali.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Idham Azis menegaskan akan menunda proses hukum calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada 2020. Instruksi itu diberikan oleh Kepala Polri Jenderal Idham Azis melalui Surat telegram bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tanggal 31 Agustus 2020.

''Ya benar (telegram netralitas itu). Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa dituduh tidak netral. Itu yang kita hindari,'' kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Arti Yuwono lewat keterangan tertulis, Rabu, 2 September 2020.***