PEKANBARU – Pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, mengaku tidak menemukan adanya lembaga penyiaran yang melanggar aturan selama proses Pemilu 2024 berlangsung.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPID Riau, Warsito, saat kegiatan Coffe Morning Ekspose Hasil Pemantauan, Pengawasan Pemberitaan dan Siaran Iklan Pemilu Tahun 2024 di Lembaga Penyiaran Provinsi Riau.

Kegiatan digelar Kamis (7/3/2024) di Kantor KPID Riau. Diskusi itu juga menghadirkan Asril Darma selaku Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Riau. Diskusi dipandu Komisioner KPID Riau lainnya, Bambang Suwarno.

Dikatakan Warsito, pihaknya sudah melakukan pemantauan sejak masa penayangan iklan Pemilu, yang berlangsung sejak 21 Januari 2023 hingga 10 Februari 2024.

"Pengawasan kita perketat saat Pemilu memasuki masa tenang, yakni beberapa hari menjelang pencoblosan," terangnya.

Ditambahkannya, hal ini pihaknya lembaga penyiaran di Riau cenderung mematuhi aturan. Ia mencontohkan, untuk iklan Pemilu di beberapa radio di sejumlah kabupaten, ada yang menyiarkan iklan terkait dengan caleg tertentu. Namun para Lembaga penyiaran tersebut tidak melanggar aturan yang membatasi tayangan iklan sebanyak 10 iklan dengan maksimal 100 spot per hari.

Bahkan di beberapa kabupaten seperti Dunai, Meranti, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir, tidak ada radio yang menayangkan iklan Pemilu.

Sedangkan untuk Lembaga televisi, kondisinya juga serupa. Pihak pengelola lembaga siaran, terpantau masih mengikuti aturan yang berlaku.

" Ada ditemukan upaya penggiringan opini setelah pencoblosan, namun tidak merupakan pelanggaran. Jadi hanya diberi catatan, " tambahnya.

Nol Pengaduan

Kondisi serupa juga diungkapkan Komisioner KIP Riau, Asril Darma. Menurutnya, selama proses Pemilu 2024 berlangsung, pihaknya juga tidak ada menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran.

Sesuai tupoksi yang diemban pihaknya, KIP Riau menerima pengaduan bila terkait dengan lembaga publik yakni KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kondisi ini jauh berbeda dengan pengaduan umum yang telah diterima pihaknya selama tahun 2023, yang mencapai 60 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak KIP Riau berdiri tahun 2013 silam.

"Angka ini merupakan yang tertinggi. Ini juga menunjukkan kesadaran masyarakat Riau tentang kebutuhan informasi semakin tinggi. Saking banyaknya pengaduan, sebanyak 20 kasus terpaksa kita alihkan penanganannya pada tahun 2024," terangnya lagi.

Beda dengan Medsos

Dalam. Diskusi tersebut, semua pihak sepakat kondisi yang terjadi di Lembaga penyiaran berbeda dengan media sosial (medsos) yang lebih diwarnai dengan hiruk pikuk dengan beragam isi seputar Pemilu.

Terkait hal ini, Bambang Suwarno mengatakan apa yang terjadi di medsos bukan menjadi wewenang pihak KPI maupun KPID di daerah. Sehingga KPID Riau juga tidak berhak campur tangan.

"Kita belum punya wewenang, mungkin yang paling berhak saat ini adalah pihak Kominfo, " ujarnya. ***