
DUMAI – Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai, yang seharusnya selesai pada Desember 2022, hingga saat ini belum beroperasi. Sebagian pekerjaan masih tersisa bahkan meubeler baru selesai akhir Februari 2023.
Bahkan proyek gedung bernilai Rp19 miliar lebih itu dinilai diduga menggunakan bahan yang tidak sesuai spek dan kualitas terendah.
Salah seorang subkontraktor kepada GoRiau.com, Jumat (24/3/2023) mengaku hanya mengikuti perintah. "Kami hanya sub kontraktor, jadi kami bekerja sesuai perintah kontraktor. Soal mutunya terendah, itu bukan urusan kami," ujarnya.
Seorang pekerja kepada GoRiau.com malah menuturkan bahwa gaji mereka baru diberikan tiga bulan setelah pekerjaan selesai. "Pimpinan atau pemborong fokus pada penyelesaian bangunan yang telah melewati batas waktu kontrak," katanya.
Saat dikonfirmasi ulang, sub kontraktor membela diri dan mengatakan penggunaan bahan murah dengan alasan meminimalkan anggaran karena harga yang diberikan pihak kontraktor juga minim.
Subkontraktor yang enggan disebutkan namanya itu siap menjadi saksi apabila ada proses hukum terkait pelanggaran dalam pembangunan gedung ini. "Ya, kalau seandainya memang ada pelanggaran hukum di sini, ya silahkan diusut sesuai aturan yang berlaku. Apabila diperlukan, saya siap menjadi saksi, saya siap," tegasnya.
Pembangunan gedung pelayanan terpadu Kota Dumai ini menjadi sorotan publik, terutama terkait kualitas bangunan dan kesejahteraan pekerja. Masyarakat Kota Dumai berharap agar proses hukum dapat mengungkap segala pelanggaran yang terjadi dan memastikan gedung ini dapat segera berfungsi untuk kepentingan publik. ***