PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono menyayangkan penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Agus Pramono dalam rapat hearing bersama DPRD Pekanbaru terkait persoalan sampah di Pekanbaru.

"Hearing tadi belum memuaskan karena mereka bilang baru mengajukan lelang pada tanggal 10 Desember dan baru kemarin tayangnya. Sangat disayangkan," kata Politisi Demokrat ini, Selasa (5/1/2021).

Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), ujar Sigit, harusnya cepat tanggap atas kekosongan waktu ini. Tapi mereka malah memberikan target 28 lelang selesai. Artinya, ada 1 bulan kosong.

Sigit juga menyayangkan DLHK yang hanya memotong anggaran kerjasama distribusi sampah ini sekitar Rp 500 juta saja dari total anggaran Rp 45 Milyar. Dia mengaku tidak tahu apa dasar DLHK hanya memotong anggaran sedikit begitu.

"Kita kekosongan 1 bulan, tapi nilai proyek hanya dikurangi Rp 500 juta, itu tidak cukup. Harusnya kan Rp 45 Milyar dibagi 12, itulah nilai proyek satu bulan, karena kontraktor hanya kerja 11 bulan saja. Artinya, keluar angka Rp 3,7 Milyar," jelasnya.

Rp. 3,7 Milyar ini, diharapkan Sigit bisa dipecah menjadi proyek Penunjukkan Langsung (PL) dan dikelola oleh kelurahan. Karena, yang namanya PL harus dibawah Rp 200 juta.

Untuk itu, Sigit meminta DLHK untuk kembali mempelajari regulasi, dan mencari orang yang paham dengan sistem lelang dan penunjukan langsung. Sehingga, DLHK bisa segera mencari solusi pasti atas kondisi tumpukan sampah yang terjadi di Pekanbaru ini.

"Jangan terlalu takut dan kaku, pasti ada jalan dan yang penting kordinasi. Kalau hanya mengharapkan swakelola tidak akan bisa," tuturnya.

Kalau misalnya anggaran Rp 500 juta satu bulan memang cukup untuk mengangkut sampah, Sigit menegaskan pihaknya tidak perlu menganggarkan pengangkutan sampah sebanyak Rp 45 Milyar, tapi cukup Rp 6 Milyar saja. Karena, 12 kali Rp 500 juta hanya Rp 6 Milyar.

"Kalau hanya Rp. 500 juta, berarti Rp 6 milyar saja kita anggarkan. Kenapa harus pihak ketiga?" tegasnya.

Terkait solusi jangka pendek DLHK yang meminjam 15 unit angkutan dari PT Godang Tua Jaya, Sigit menyebut itu tidak akan maksimal. Apalagi, satu unit mobil hanya akan mengangkut sebanyak 3-4 shift satu hari

"Kami minta DLHK jalin koordinasi dengan dinas PUPR dan dinas lainnya. Jangan hanya berharap dari PT Godang Tua saja," tuturnya.***