JAKARTA – Penggeledahan rumah sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Kejaksaan Agung membuka kembali persoalan integritas yang berulang di tubuh otoritas pajak. Dalam kasus dugaan korupsi periode 2016–2020 itu, penyidik mendalami praktik kongkalikong antara pegawai DJP dan wajib pajak demi mengurangi nilai pembayaran pajak.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pegawai DJP diduga sengaja membuat kesepakatan dengan wajib pajak agar pajak yang dibayarkan lebih rendah. Sebagai imbalannya, pegawai tersebut menerima setoran dari pihak perusahaan. “Dia ada kompensasi, untuk memperkecil. Kalau ini maksudnya ada kesepakatan dan ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu,” ujarnya, Selasa (18/11).

Anang menegaskan kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan dengan pengumpulan barang bukti terus dilakukan. Sementara itu, pihak DJP menyatakan menunggu informasi resmi dari Kejaksaan Agung. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, memastikan lembaganya menghormati proses hukum. “Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik,” katanya.

Meningkatnya perhatian publik menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini momentum bagi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk melakukan pembersihan menyeluruh di DJP?

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai waktunya sangat tepat. Ia menyebut kasus ini menggambarkan persoalan yang bukan lagi sporadis, tetapi pola berulang yang menuntut reformasi lebih agresif. “Justru ketika publik sedang menaruh perhatian, momentum reformasinya jauh lebih kuat,” ujarnya.

Rendy menyebut empat langkah yang perlu dilakukan Purbaya. Pertama, audit menyeluruh pada area rawan penyimpangan, baik internal maupun independen. Kedua, memperkuat sistem dengan digitalisasi proses dan deteksi dini berbasis data. Ketiga, memperketat rotasi jabatan strategis agar relasi jangka panjang tidak membuka ruang praktik tidak sehat. Keempat, menjamin keamanan mekanisme pelaporan internal agar pegawai berani mengungkapkan kejanggalan. “Sanksi harus tegas, cepat, dan transparan,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita. Menurutnya, langkah pertama adalah memastikan proses hukum berjalan independen dan transparan. Kedua, DJP perlu melakukan clean-up internal yang terstruktur, tidak sekadar mencari oknum, tetapi memperbaiki sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.

Ronny juga menilai penguatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi menjadi prioritas, mulai dari pemeriksaan hingga penetapan pajak. Selanjutnya, rotasi jabatan dan fit and proper test berbasis integritas harus diperketat agar posisi sensitif hanya ditempati pegawai dengan rekam jejak bersih. Ia menambahkan bahwa komunikasi publik DJP harus lebih proaktif. “Jika langkah-langkah itu dijalankan secara konsisten, saya percaya momentum ini bisa menjadi titik balik untuk memperkuat integritas DJP,” ujarnya.

Kasus ini memperlihatkan bahwa pembenahan DJP menuntut tindakan yang lebih substansial, bukan pendekatan permukaan, agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak kembali menguat. ***