MENURUT data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha, Provinsi Riau menempati peringkat kedua di Pulau Sumatra dan peringkat keenam se-Indonesia, dengan nominal mencapai 1.026 triliun di tahun 2023, hanya berselisih 24 triliun dengan Sumatra Utara sebagai peringkat pertama PDRB di Pulau Sumatra.

Selain berdasarkan PDRB, dilihat dari pendapatan perkapita, Riau juga menempati peringkat pertama di Sumatra dan peringkat keempat di Indonesia sebagai provinsi terkaya berdasarkan pendapatan perkapita yang mencapai 154 juta per tahunnya.

Masih mengacu pada PDRB Menurut Lapangan Usaha yang sementara ini dipakai sebagai indikator makro perekonomian suatu wilayah, subsektor perkebunan memberikan kontribusi hampir mencapai 20%. Kontribusi subsektor perkebunan juga terlihat dari rata-rata pertumbuhan subsektor ini yang selalu di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Riau pada periode 2019-2023, dimana rata-rata pertumbuhan subsektor perkebunan sebesar 4,12% mengungguli rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Riau yang sebesar 2,7%.

Pertumbuhan subsektor perkebunan tampaknya memberikan share yang besar terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Riau.

Ungkapan “negeri di atas minyak di bawah minyak” yang disematkan ke Provinsi Riau terbukti masih relevan hingga kini. “Di atas minyak” merujuk kepada hamparan perkebunan kelapa sawit Riau yang merupakan provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni sebesar 3,38 juta hektare atau 20,68 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sementara ”di bawah minyak” merujuk kepada produksi minyak dan gas (migas) yang terletak di bawah tanah, terbukti dari posisi Provinsi Riau sebagai penghasil migas terbesar di Indonesia, dengan produksi sebesar 181.650 barel minyal perhari (BOPD), atau sebesar 30% dari total produksi nasional sebesar 605.500 BOPD.

Data-data tersebut menegaskan betapa besarnya sumber daya yang dimiliki Provinsi Riau.

Fenomena Sosial di Provinsi Riau

Di tengah perekonomian Riau yang didominasi oleh “di atas minyak di bawah minyak”, masih cukup banyak permasalahan sosial yang muncul. Salah satu indikator yang mencerminkan masalah sosial di Provinsi Riau adalah kemiskinan.

Dalam 5 tahun terakhir, dapat diketahui bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin berada pada rentang 6,67-7,12%. Pada perhitungan persentase penduduk miskin yang terbaru, Maret 2024, tampak persentase penduduk miskin berada pada angka 6,67%.

Bagaimana angka ini dapat dimaknai? Mudah saja, lakukan perbandingan antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya yang memiliki peringkat ekonomi di bawah Riau tetapi dengan potensi sumber daya yang mirip, sebut saja Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas perkebunan sawit terbesar ketiga di Indonesia. Kalimantan Tengah menempati peringkat 5 provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah nasional pada Maret 2024, sementara Riau menempati peringkat 13.

Artinya, sumber daya berupa perkebunan di Kalimantan Tengah, walaupun lebih sedikit daripada Riau, namun mampu mengatasi masalah sosial di wilayahnya lebih baik.

Dari perbandingan di atas, dapat dinyatakan bahwa komoditas sawit, meskipun merupakan komoditas pertanian yang dominan, belum memberikan dampak sosial yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Dengan status sebagai provinsi dengan luasan terbesar di Indonesia, perkebunan sawit di Riau seharusnya dapat memberikan dampak terhadap persoalan ketenagakerjaan yang secara langsung akan berdampak terhadap permasalahan kesejahteraan masyarakat. Faktanya, hal ini belum terjadi secara optimal.

Dengan kembali membandingkan situasi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Riau lewat pemeringkatan TPTnasional Februari 2024, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Tengah menempati peringkat 12, sementara Provinsi Riau berada di peringkat 14.

Memang bukan selisih peringkat yang terlalu jauh, namun mengingat selisih PDRB subsektor perkebunan antara keduanya yang hampir mencapai 150 triliun, seharusnya Provinsi Riau bisa mencapai kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik.

Kondisi ini menjadi keprihatinan bersama ketika mendapati potensi sumber daya yang luar biasa dan pencapaian ekonomi yang remarkable di Provinsi Riau belum memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakatnya, jika dibandingkan dengan provinsi lain dengan karakteristik yang relatif serupa.

Jadi, bagaimana seharusnya potret kesejahteraan Riau di masa depan?

Perlu diketahui bahwa program-program pembangunan suatu daerah dilakukan untuk mencapai target-target yang ditetapkan. Program tersebut ditetapkan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Target pembangunan pada level daerah oleh pemerintah salah satunya dituangkan dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pada RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Riau untuk mencapai Indonesia Emas 2045, target dari tingkat kemiskinan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2045 berada pada rentang 0,08-0,33%.

Dengan kata lain, dalam 20 tahun kedepan, pemerintah harus bisa menurunkan setidaknya 6% penduduk miskin untuk mencapai target ini.

Apakah target ini mustahil?Jawabannya, tidak. Dengan melihat data di masa lalu, diketahui Provinsi Riau di tahun 2005 memiliki persentase kemiskinan sebesar 12,51% dan di tahun yang sama, pemerintah Provinsi Riau menetapkan target optimis yang tercantum pada RPJPD 2005-2025 Tahap Lima Tahun ke-4 (periode 2020-2024), yakni persentase kemiskinan sebesar 5,5-6%.

Saat ini, tampak bahwa target tersebut sudah relatif hampir tercapai, yakni persentase kemiskinan sebesar 6,67% di Maret 2024.

Bagaimana agar Provinsi Riau bisa meneruskan pencapaian ini?

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, komoditas sawit telah menjadi komoditas andalan bagi perekonomian Provinsi Riau. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa perkebunan sawit diusahakan oleh tiga pihak, yaitu perkebunan sawit yang diusahakan oleh masyarakat atau disebut dengan perkebunan rakyat, perkebunan sawit yang diusahakan oleh perusahaan besar swasta, dan perkebunan sawit yang diusahakan oleh perusahaan besar negara.

Dikutip dari Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2022, perkebunan rakyat mendominasi luas areal perkebunan sawit di Provinsi Riau, yakni mencapai 61,44% atau sekitar 1,76 juta hektare, diikuti perkebunan besar swasta sebesar 35,94% atau sekitar 1,03 juta hektare, dan 2,62% sisanya dikuasai perkebunan besar negara, sekitar 0,08 juta hektare.

Sekalipun perkebunan rakyat mendominasi secara luas areal, tapi ternyata produktivitasnya masih di bawah perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara.

Produktivitas crude palm oil (CPO) perkebunan rakyat di tahun 2022 tercatat ada pada angka3,025 ton/hektare, perkebunan swasta 4,098/hektar, dan pemerintah 5,499 ton/hektare.

Selisihnya mungkin terlihat kecil, yakni sekitar 1 ton/hektare dengan perkebunan besar swasta dan sekitar 2 ton/hektare dengan perkebunan besar pemerintah, namun berdasarkan harga CPO bulan Juli 2024 yang dilansir dari infosawit.com pada angka 12.829,6 rupiah/kg, dapat dikatakan bahwa perkebunan rakyat diestimasi mengalami “potensi” kerugian sekitar 22,5-45 triliun dalam satu kali pemanenan. Bayangkan betapa besarnya “potensi” tersebut apabila berhasil dioptimalkan.

Peningkatan Produktivitas Sawit, Satu Jalan Menuju Rakyat Sejahtera

Untuk itulah intervensi pemerintah pada subsektor perkebunan yang berorientasi kesejahteraan rakyat diperlukan. Salah satu program yang telah dilaksanakan pemerintah adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini merupakan Program Strategis Nasional yang bertujuan untuk menggantikan tanaman yang tidak produktif dengan tetap menjaga luasan lahan sekaligus menyelesaikan legalitas lahan sawit yang tidak kunjung selesai di Provinsi Riau.

Program ini juga penting karena terbukti mampu mendorong penyerapan tenaga kerja yang tidak hanya menyejahterakan rakyat, tetapi juga menciptakan multiplier effect dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hingga Januari 2024, peremajaan sawit Riau sudah mencapai 24.444 hektare. Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Provinsi Riau saat itu Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, program ini dapat memberikan efek positif dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

“(Pelaksaanaan PSR) Pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi pekebun dan keuntungan bagi Perusahaan, sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dan menciptakan tata cara perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” kata Edy pada Ahad (5/11/2023).

Untuk itu, mari kita dukung perkembangan sawit rakyat, demi mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan minim kemiskinan, seperti yang tercantum di RPJPD 2025-2045, yakni kemiskinan pada rentang 0,08-0,03%, sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045.***

Ruth Maharani Aquilia Hutagaol adalah mahasiswa tingkat akhir Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta.