JAKARTA - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang semester pertama 2026 menunjukkan performa yang cukup solid. Defisit anggaran tercatat berada di angka Rp196,5 triliun, atau setara dengan 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Juni 2026.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi defisit tersebut sangat terkendali dan mencerminkan kesehatan fiskal yang terus terjaga. Nilai defisit ini dibentuk dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.459,4 triliun berbanding dengan pengeluaran belanja negara sebesar Rp1.656 triliun.

"Kesehatan fiskal terjaga. Defisit APBN Rp196,5 triliun, atau hanya 0,76 persen terhadap PDB," jelasnya di saat jumpa pers APBN Kita kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Angka defisit ini secara tahunan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 yang sempat menyentuh angka 0,84 persen terhadap PDB. Realisasi pendapatan negara sendiri tumbuh kuat sebesar 21,4 persen secara tahunan, melesat jauh dari posisi akhir Maret yang hanya sebesar Rp574,9 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan ini telah memenuhi 46,3 persen dari total target APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Kebijakan Strategis Tarik Investor

Dalam memacu pertumbuhan instrumen investasi, pemerintah juga tengah mematangkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Purbaya menegaskan kehadiran PFII tidak dirancang untuk menggantikan sistem keuangan domestik yang sudah berjalan, melainkan sebagai ekosistem keuangan terintegrasi berkelas dunia yang mirip dengan skema di Dubai, Hong Kong, atau Singapura.

Fasilitas yang ditawarkan melalui PFII ditujukan khusus untuk menarik likuiditas dan investor asing, termasuk wacana insentif pajak 0 persen selama 50 tahun untuk badan usaha asing yang berinvestasi di kawasan tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilkan nilai tukar Rupiah karena masuknya aliran dana segar dari luar negeri.

"Yang kita harapkan adalah uang-uang dari luar masuk ke situ. Jadi sekarang saya tidak punya uang itu di sana, ya nol. Begitu masuk, nol juga, tidak ada potensial loss. Yang ada potensial gain bukan dari pajaknya, tapi dari uang-uang itu yang bisa dipakai untuk membiayai pembangunan di sini," urainya menanggapi rancangan ekosistem keuangan baru tersebut.

Tepis Isu Stabilitas Pasar

Selain memaparkan data anggaran, pemerintah turut merespons fluktuasi pasar saham di awal Juli yang sempat didera sentimen negatif. Terdapat informasi yang beredar bahwa lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) akan menurunkan peringkat utang Indonesia.

Purbaya menyayangkan adanya narasi yang mencoba menggoyang stabilitas ekonomi tersebut. Keraguan pasar langsung terpatahkan setelah S&P secara resmi mengumumkan peringkat BBB dengan outlook stabil untuk Indonesia.

"S&P keluar, Indonesia akan downgrade peringkatnya, itu yang menarik ke bawah pasar saham sangat tajam di awal Juli tahun ini. Dia melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, semuanya bergerak ke arah benar dengan dampak pertumbuhan kuat," tegasnya. ***